Beranda Headline Lantik Panwascam Rangkap Jabatan, Asep: Dalam UU Pilkada Bawaslu Tidak Diakui

Lantik Panwascam Rangkap Jabatan, Asep: Dalam UU Pilkada Bawaslu Tidak Diakui

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Pemerhati politik dan pemerintahan Karawang, Asep Agustian, sesalkan sikap arogansi Bawaslu Kabupaten Karawang yang tetap melantik Panwascam yang diduga masih rangkap jabatan.

Asep pun menantang Bawaslu untuk dapat menunjukan dan membuktikan kepada masyarakat luas, surat pengunduran diri anggota-anggota Panwascam yang masih rangkap jabatan.

Terlebih lagi, Dikatakan Asep, Bawaslu Provinsi Jawa Barat sudah dengan jelas menegaskan jika Panwascam terpilih masih rangkap jabatan harus mundur.

“Bawaslu Karawang ini ada apa ?, kan sudah jelas aturannya kalau Panwascam rangkap jabatan harus memilih salah satunya, kok masih dilantik juga,” sesal Asep.

“Kalau benar sudah mundur dari jabatannya, buktikan dong, tunjukan surat pengunduran mereka kepada masyarakat biar terang benderang,” imbuhnya lagi.

Asep juga meminta Bawaslu menunjukan kepada publik hasil nilai CAT yang dilakukan pada saat seleksi lalu, agar masyarakat tahu berapa nilai yang dimiliki para anggota Panwascam yang dilantik saat ini.

Pasalnya kata Asep, banyak aduan dan keluhan dari para peserta tes, yang mendapat nilai rata-rata bagus namun yang diloloskan justru yang mendapatkan nilai rendah.

“Ini ada apa ? Lalu buat apa dilakukan tes jika Bawaslu tidak objektif dan transparan kaitan hasilnya, coba publikasikan ke media, kabarkan kepada masyarakat bahwa memang Panwascam terpilih ini memiliki nilai terbaik, sehingga tidak timbul dugaan orang-orang titipan dan lain sebagainya ?,” tantang Asep lagi.

Asep juga menyinggung soal kedudukan Bawaslu di UU No. 10/2016 tentang Pilkada.

Menurutnya dalam UU Pilkada, jelas jika Bawaslu itu tidak dikenal, yang tercantum dalam UU Pilkada adalah Panwaslu Kabupaten.

Bawaslu ini pun diungkapkan Asep, bahkan tidak mempunyai perjanjian terkait Dana Hibah dari Pemerintah Daerah, bahkan Bawaslu pun tidak melakukan pendampingan dengan pihak Kejaksaan.

“Kok dapat dana hibah dari Pemda tidak melakukan pendampingan, ada apa sih ?,” herannya kepada Tvberita.co.id, Jumat (27/12).

Asep pun meminta Bawaslu Provinsi untuk menganulir hasil pelantikan Panwascam hari ini.

“Batalkan, cabut kembali oleh Bawaslu Provinsi, anulir seluruhnya, karena dalam UU Pilkada fungsi-fungsi dan kewenangan ada pada Panwaslu Kabupaten,” tandasnya menegaskan.

“kami masyarakat akan melaporkan Bawaslu Karawang ini kepada DKPP RI, jika tidak mau transparan dan menyampaikan kepada masyarakat,” pungkasnya. (nna/dhi)