Beranda Regional Lapas Karawang Dapat Suntikan 60 Aparatur Sipil Negara Baru

Lapas Karawang Dapat Suntikan 60 Aparatur Sipil Negara Baru

CIKARANG, TVBERITA.CO.ID- Sebanyak 305 orang CPNS Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Wilayah Cipurwabesuka (Cikarang, Purwakarta, Bekasi, Subang, Karawang) yang berjumlah 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari 5 (lima) UPT Pemasyarakatan dan 2 UPT Imigrasi diambil sumpah secara resmi dan dilakukan Relay Teleconference dengan Pusat (Balai Sarbini, Jakarta) bersama Menteri Hukum dan HAM R.I Yassona H.Laoly, Pimpinan Tinggi Madya Kemenkumham R.I dan Deputi SDM Aparatur Kemenpan R/B melalui aplikasi zoom.
 
Kegiatan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kanwil Kemenkumham Jawa Barat sebanyak 1.423 orang terdiri dari 1.409 orang dari Umum dan 14 orang dari AIM (Akademi Ilmu Imigrasi) yang dilakukan secara serenak di 5 Forkorwil Jawa Barat  dan dipimpin oleh Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan pengangkatan PNS Lapas Karawang berjumlah 60 orang.
 
Untuk Forkorwil Cipurwabesuka dipimpin oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Abdul Aris. Adapun Rangkaian Kegiatannya yaitu ; 1. Pengambilan Sumpah/Janji PNS, 2. Penyerahan SK PNS, 3. Pengukuhan Penggunaan Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
 
“Sejak hari ini PNS tidak bisa saya hanya sekedar masuk kerja, tetapi harus memikirkan tujuan organisasi kedepan. Punya Jiwa Profesional, Akuntabel, Sinergi. Transparan, dan Inovatif. Bekerja itu ada aturannya, tidak bisa seenaknya, harus mematuhi aturan dan etika di tempat kalian bekerja,” tegas Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam.S. dalam sambutannya melalui Teleconference melalui Aplikasi Zoom dari Balai Sarbini Jakarta.
 
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I berujar “Mari kita bersama, bekerja dengan dedikasi yang kuat dan mampu mengemban tujuan Institusi demi mewujudkan tujuan bersama.
 
Dipuncak acara, Menkumham R.I Yassona H. Laoly menyampaikan “Saya ingin kalian menerapkan tata nilai Kami PASTI dalam kehidupan kerja sehari hari dan mempunyai Integritas. Kalian harus tetap terus berinovasi dan memberikan yang terbaik kepada negara, Ingat…!!! Kalian adalah Legacy. Don’t to Stop, Keep Try dan Keep Dreaming and Keep Working Hard. 
 
“Saya berpesan kalian harus melek Teknologi sebagai bagian dari memajukan organisasi khususnya Kementerian Hukum dan HAM R.I. E-learning ditempuh dalam rangka pengkaderan untuk menciptakan Tunas-tunas Pengayoman yang berkualitas,” paparnya. 
 
Diangkatnya seseorang  sebagai PNS mengandung makna dan menunjukan bahwa semua CPNS tahun 2018 telah dipandang cakap dan mampu untuk menyandang predikat dan mengemban tugas sebagai PNS. 
 
Setelah menerima SK dan mengucapkan sumpah, sudah sah juga penggunaan pakaian dinas seperti PNS Kementerian Hukum dan HAM lainnya. Pakaian Dinas yang dipakai bukan hanya menjadi kebanggaan tersendiri sebagai warga Pengayoman, namun harus mencerminkan jadi diri sebagai Pengayom Masyarakat.
 
“Gunakan pakaian dinas sesuai ketentuan, pastikan pakaian dinas yang digunakan saudara akan dapat mengangkat nama baik Kementerian Hukum dan HAM R.I. Tertib berpakaian akan mencerminkan pribadi yang tertib dalam melaksanakan pekerjaan,” tutur Aris ketika menyampaikan Sosialisasi Pakaian Dinas di depan PNS 2017.
 
Acara dilanjutkan dengan Pengambilan Sumpah PNS dan Pemasangan Atribut Pakaian Dinas oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala UPT Cipurwabesuka  kepada masing masing perwakilan UPT. Pengambilan Sumpah hakikatnya sebagai cerminan sikap ketaatan sebagai aparatur terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta komitmen kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Perlu diketahui bahwa Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sedang mendorong Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM seluruh Unit Pelaksana Teknis di Jawa Barat. 
 
“Saya minta 1423 PNS baru bisa mendukung terwujudnya program tersebut. Kepada para Kepala UPT yang hadir di Kanwil maupun di 5 (lima) wilayah. Saya minta agar PNS yang baru ini dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Sebaliknya apabila diantara PNS yang baru ini menjadi duri dan penghambat program tersebut, saya tidak sungkan untuk mengambil tindakan tegas,”  pungkasnya.(kb)

Komentar Facebook