KARAWANG – Kepolisian Resor (Polres) Karawang launching program baru bernama ‘Polisi Caket’ untuk melayani masyarakat secara lebih dekat.
Acara launching Polisi Caket berlangsung di Aula Husni Hamid Pemda Karawang, Kamis, (2/2/2023).
Kapolres Karawang, AKBP Wirdhanto Hadicaksono memaparkan, melalui program (Polisi Caket), 380 personil kepolisian diterjunkan untuk berada di tengah-tengah masyarakat. Kata Caket sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti dekat.
“Kami menurunkan sepertiga kekuatan dari personel kami sebanyak 380 personel, untuk nanti berada di tengah-tengah masyarakat. Substansinya, caket itu berarti dekat,” paparnya.
Baca juga:Â Aniaya Kreditur, 3 Debt Collector Diringkus Polres Karawang
Kapolres menjelaskan, terdapat tiga poin dalam launching program Polisi Caket ini.
Pertama, pelayanan dekat dan langsung pada masyarakat. Kedua, dukungan polres terhadap program pemerintah daerah dalam menuntaskan berbagai persoalan. Ketiga, penyediaan problem solving di tengah-tengah masyarakat.
“Ini perlu perluasan juga, kita mensosialisasikan kembali program Lapor Pak Kapolres, nomer WA yang sudah ada, ditambah dengan nomer WA pribadi polisi caket yang ada dimasing-masing desa,” jelasnya.
Ia berharap, masing-masing masyarakat memiliki kontak person langsung anggota Polisi Caket. Karena Polisi Caket juga melayani masyarakat untuk menjadi problem solver.
“Kemudian, kami dukung program-program Pemda dalam menuntaskan masalah dari aspek ekonomi, sosial, kesehatan dan aspek lainnya,” ujar Wirdhanto.
Baca juga:Â Personel Polres Karawang Mendadak Dites Urine, Ada Apa?
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana memberikan apresiasinya terhadap Polres Karawang atas launching program Polisi Caket ini.
“Kami ucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Terimakasih sekali kepada polres dengan program inovasi Polisi Caket,” serunya.
Menurutnya, polisi sebagai abdi masyarakat harus bisa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalan yang ada di Karawang. Khususnya mengenai program yang bisa dikolaborasikan dengan pemerintah daerah.
“Semisal mengenai kemiskinan ekstrem kita akan evaluasi dan pendataan ulang, dan secara teknis akan kita bicarakan dengan Kapolres, program dinas mana saja yang bisa kita kolaborasikan,” pungkasnya. (*)
