Beranda Headline Mahasiswa Tagih Janji Penghapusan Uang Pangkal oleh Rektor Unsika

Mahasiswa Tagih Janji Penghapusan Uang Pangkal oleh Rektor Unsika

TVBERITA.CO.ID – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang beberapa waktu lalu, Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), Prof. Dr. Sri Mulyani Ak.CA., di hadapan Pengurus Pusat Pergerakan Mahasiswa Karawang (PP PMK) sempat menyampaikan bahwa 25 persen warga Karawang yang masuk ke jalur mandiri akan dibebaskan dari iuran pengembangan institusi.

Oleh karenanya, dengan adanya pernyataan tersebut, Mesti dalam RDP belum ada hasil keputusan yang pasti dan kesepakatan bersama atas tuntutan PP PMK untuk menghapus uang pengembangan institusi/uang pangkal. Akan tetapi karena Rektor sempat mengeluarkan pernyataan seperti itu PP PMK berharap segera direalisasikan.

“Kami berharap Rektor Unsika segera mengatur petunjuk teknis yang jelas dan transparan siapa mahasiswa jalur mandiri yang dibebaskan dalam iuran pengembangan institusi ini,” kata Ketua PMMK, Maulana Malik Ibrahim.

Ditandaskan Maulana, hal ini penting karena merupakan harapan bagi masyarakat menengah ke bawah agar bisa mendapatkan pendidikan di kampus negeri Unsika.

“Kendati demikian kemarin ketika saya mem-follow up tuntutan dari PP PMK kepada bagian Kepala Pusat Kajian dan Layanan Hubungan Masyarakat dan Media Unsika. Kita tetap mendorong dihapuskan uang pangkal,” tegasnya lagi.

Dan apabila tuntutan pihaknya tidak dapat direalisasikan, Maulana menuturkan akan merekomendasikan dua pilihan sebagai jalan keluar bagi Unsika, di antaranya yaitu:

1. Mendorong 50 % jalur mandiri harus terbebas dari uang pengembangan institusi yang diberikan kepada mahasiswa yang ekonominya menengah ke bawah.

2. Iuran pengembangan institusi Unsika jangan melebihi angka Rp 5 juta dengan catatan golongan UKT jalur mandiri ditentukan berbasis kemampuan ekonomi mahasiswa.

“Kami berharap tuntutan dan solusi yang ditawarkan oleh PP PMK ini bisa diterima dan direspon jadi putusan yang disampaikan secara transparan. Bahkan kami berharap si penerima dibebaskan uang pengembangan institusi untuk dipublikasikan agar kami bisa awasi ke rumah-rumahnya,” pungkasnya. (nna/fzy)