KARAWANG – Massa buruh di Karawang, Jawa Barat melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Mereka menutup lalu lintas di lampu merah Klari, tepatnya akses menuju pintu Tol Karawang Timur pada Rabu, 29 November 2023.
Ribuan buruh awalnya melakukan aksi konvoi untuk berorasi di depan Kantor Bupati Karawang dan lampu merah Klari.
Massa kemudian bergeser menuju lampu merah Tol Karawang Timur. Mereka memblokir jalan sambil sesekali berorasi menyuarakan aspirasi kenaikan UMK 2024.
Aksi tersebut untuk mengawal usulan pemerintah daerah terkait besaran kenaikan upah minum kota/ kabupaten (UMK) tidak diubah lagi oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin.
Baca juga: Tak Puas Besaran UMP Jabar, Buruh Ancam Mogok Kerja, Apindo: Kedepankan Dialog
Namun alih-alih mendapat simpati warga, aksi buruh blokir jalan ini rupanya malah menuai kecaman warga.
Pasalnya, lalu lintas jalan dari Klari-Cikampek maupun sebaliknya praktis lumpuh total. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan, bahkan sampai ke jalan lingkar luar (jalan baru).
Salah seorang pengguna jalan, Dodo (56) mengatakan, kecewa dengan aksi blokir di lampu merah Tol Karawang Timur.
Karena buruh hanya memperjuangkan kepentingan golongannya, sementara imbasnya mengganggu aktivitas masyarakat banyak.
“Saya kecewa atas aksi blokir di lampu merah Tol Karawang Timur. Karena mengganggu aktivitas masyarakat banyak,” katanya.
Baca juga: Bukan Cuma Karawang, 5 Kabupaten/Kota Ini Juga Usulkan UMK 2024 Naik Nyaris 15 Persen
Mutia, warga setempat juga mengungkapkan kemarahannya akibat aksi buruh yang menutup jalan dan menimbulkan kemacetan panjang.
“Padahal kalau demo demo aja, gak usah nutup atau ngeblok jalan. Kan jadinya malah bikin macet, kasihan juga yang baru pada pulang kerja malah kejebak macet,” sesalnya.
Sementara itu, Korlap aksi buruh dari Federasi Buruh Karawang, Bambang menjelaskan, aksi buruh kali ini ada beberapa tuntutan yaitu mengawal rekomendasi kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) dari Plt Bupati Karawang sebesar 14 persen.
Karena dari unsur pemerintahan dan akademis tentang upah 2024 tetap merujuk pada PP 51 tahun 2023.
“Hari ini perjalanan kita masih panjang, kita terus kawal agar rekomendasi besaran UMK tidak diubah Pj Gubernur Jawa Barat,” katanya.
“Mari kita kawal jangan sampai naik kecil, karena semua kebutuhan hidup sudah naik tinggi,” tandasnya.
Selain itu, kata dia, aksi kali ini juga merupakan bentuk kemarahan buruh terhadap Pj Gubernur Jabar. “Aksi ini merupakan bentuk kemarahan terhadap Pj gubernur yang menantang buruh atas ketidakpuasan terhadap keputusan UMP,” jelasnya. (*)
