KARAWANG – Massa demonstran mendesak persoalan menahun kerusakan akses jalan di wilayah Karawang Selatan, tepatnya Jalan Badami-Loji segera dituntaskan.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah tidak hanya melakukan perbaikan jalan, tetapi juga memastikan pihak yang dinilai menjadi penyebab kerusakan akibat aktivitas industri dan pertambangan turut bertanggung jawab.
Perwakilan pendemo, Irfan Maulana, secara tegas meminta pemerintah tidak menjadikan perbaikan jalan sebagai alasan untuk mengabaikan tanggung jawab pihak yang dinilai menjadi aktor utama kerusakan Jalan Badami-Loji.
Baca juga: Didemo soal Jalan Rusak Badami-Loji di Karawang, KDM Janji Siapkan Solusi Permanen
“Plang proyek jalan Badami-Loji itu murni menggunakan APBN. Tapi catat Pak Gubernur, jangan sampai penjahat hari ini, aktor utama perusak jalan Badami-Loji, dianggap sebagai pahlawan dengan syarat harus membangun jalan,” tegas Irfan.
Aksi tersebut kemudian dilanjutkan dengan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Karawang. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sebelumnya hadir dalam kegiatan tersebut mempersilakan perwakilan massa untuk masuk ke Gedung Pemerintah Kabupaten Karawang guna melanjutkan pembahasan.
Namun, Dedi Mulyadi meninggalkan lokasi lebih dahulu sebelum proses penandatanganan berita acara kesepakatan.
Dalam audiensi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Karawang Endang Sodikin dan Bupati Karawang Aep Syaepuloh menandatangani berita acara kesepakatan bersama perwakilan pendemo.
Penandatanganan turut disaksikan Pipik Taufik Ismail, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Dede Anwar, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang.
Baca juga: Saat Imigrasi Karawang Jemput Bola Layani Pemohon Sakit
Sementara itu, Dedi Mulyadi menjadi pihak yang belum membubuhkan tanda tangan dalam berita acara tersebut karena telah meninggalkan lokasi lebih dahulu.
Terkait tuntutan massa mengenai perbaikan jalan, Dedi sebelumnya menjelaskan bahwa penanganan infrastruktur di Karawang dilakukan melalui kombinasi anggaran pemerintah pusat dan daerah.
