KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Aksi unjuk ribuan tenaga kerja honorer Kategori (K2) dilingkup pemerintahan Kabupaten Karawang merupakan aksi gabungan yang diikuti oleh berbagai elemen yang ada di Kabupaten Karawang.
Dalam aksi tersebut mereka menuntut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 36 dan 37 tahun 2018 yang membatasi usia honorer K2 yang ingin mengikuti CPNS, segera dicabut.
“Usia tenaga honorer K2 di Kabupaten Karawang rata-rata sudah di atas 35 tahun. Permenpan RB sama saja membelenggu hak kami untuk mengikuti seleksi CPNS,” teriak Ketua Forum Honorer Kategori 2 (FHK2-I) Kabupaten Karawang, Ahmad Gojali (47), di luar gerbang pagar kantor bupati.
Menurut dia, jumlah tenaga honorer K2 di Karawang, saat ini mencapai 2.196 orang. Sementara, yang usianya di atas 35 tahun ada 2.140 honorer dan hanya 46 orang saja yang usianya di bawah 35 tahun.
“Kami sudah mengabdi puluhan tahun di negeri ini. Saat ada kesempatan untuk menjadi PNS malah dijegal menteri. Kami menginginkan sumua honorer K2 bisa mengikuti seleksi CPNS,” kata Gojali.
Dia berharap, Bupati Karawang membuat surat rekomendasi penolakan terahadap peraturan itu. Dengan demikian, seleksi CPNS bisa diikuti oleh semua honorer K2.
Dijelaskan juga, saat ini tenaga honorer non kategori di Karawang mencapai 4.000 orang. Nasib mereka pun tentunya harus dipikirkan oleh pemerintah.
“Kami juga menolak para honorer cukup diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pasalnya, hak yang diterimanya jauh di bawah PNS, semantara tugas dan kewajibannya sama,” kata Gojali.
Dari data yang diperoleh, Kabupaten Karawang pada tahun ini mendapat kuota penerimaan CPNS sebanyak 381 orang. Kuota sebanyak itu terbagi untuk pendaftar umum 293 orang dan pendaftar dari honorer K2 sebanyak 88 orang. Namun dari hasil verifikasi, CPNS K2 yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi hanya 42 orang saja. “Jika tuntunan kami tidak dipenuhi oleh pemerintah daerah, kami akan terus melakukan aksi,” katanya.
Sementara itu, banyaknya guru honorer K2 yang mengikuti aksi di depan Gedung Pemkab Karawang secara otomatis meninggalkan pekerjaan mereka mengajar di kelas dan menelantarkan puluhan bahkan ratusan siswanya. Meski demikian, Ketua PGRI Kabupaten Karawang, Nandang Mulyana mengaku tidak mempersoalkan absennya guru honorer K2 di sekolah yang lebih mementingkan ikut aksi ketimbang mengajar di kelas.
“Tidak jadi soal itu. Mereka kan jelas datang kesini ikut aksi. Bukan ke Mall,” kata Nandang saat diwawancarai.
Nandang menganggap keikutsertaan para guru honorer dalam aksi tersebut merupakan sebuah keharusan, karena mereka sedang memperjuangkan nasib dan masa depanya sendiri. Lagipula, kata Nandang, mereka datang aksi tidak sendiri, melainkan bersama rekan-rekan guru yang lain yang juga sedang berjuang bersama sama demi bisa jadi CPNS.
“Saya tidak permasalahkan itu. Bahkan mau sering demo juga tidak apa apa asal memang jelas memperjuangkan nasibnya. Kita berjuang bersama-sama,” ucapnya.(nji/kb)
