“Dapur itu dapat beroperasi karena sudah lulus verfikasi dari BGN, makanya bisa beroperasi. Untuk sehari-hari dipimpin oleh Kepala SPPG. Soal lahan bangunan kami melihatnya ada bukti sewa lahan atau Sertifikat Hak Milik (SHM) jika milik pribadi,” jelasnya.
Baca juga: DLH Karawang Diduga Manipulasi Data Ribuan Pasukan Oranye, Padahal Jumlahnya Cuma Ratusan
Sementara, Ketua Koperasi PWI Karawang, Aep Saepuloh, juga menampik isu penggunaan dana APBD dalam pembangunan bangunan Koperasi PWI Kabupaten Karawang.
Dia menegaskan, bagunan tersebut merupakan murni swadaya anggota dan dukungan investor serta pemodal koperasi.
Sedangkan, dalam kaitan operasional Dapur SPPG di Kampung Budaya Desa Wadas, Koperasi PWI ini mensuplai bahan baku dari kebutuhan dapur.
“Anggaran pembangunan (Bangunan Koperasi PWI) tidak dibiayai oleh APBD. Kita, kooerasi ikut terlibat dalam memasok bahan baku ke dapur karena memang aturan mensyaratkan jika suplier bahan baku harus kopersi, BUMDes atau UMKM sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat,” terangnya.
Baca juga: Pupuk Kujang Bangun Infrastruktur Wisata Situ Kamojing, Picu Geliat Ekonomi Masyarakat
Adapun hasil daripada forum tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Penataan Peraturan Lingkungan DLHK Karawang, Willyanto Salmon yang menegaskan bahwa permasalahan sudah dianggap sudah selesai, tinggal ditindaklanjuti dengan komunikasi yang intensif.
“Semuanya sudah clear. Pihak yayasan tinggal menunjukan legalitas operasional dapur dan diserahkan ke kami.”
“Selanjutnya pihak desa serta pemilik dapur perlu berkoordinasi untuk pemberdayaan masyarakat sekitar, karena sesuai keterangan pemilik dapur, rekrutmen tenaga relawan dapur ini terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin menjadi relawan, khususnya warga sekitar,” ujarnya. (*)
