PURWAKARTA-Perangkat Desa peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Purwakarta yang berobat kesalah satu rumah sakit di Purwakarta beberapa waktu lalu ditolak karena premi belum terbayarkan selama 4 bulan.
Diduga Pemkab Purwakarta belum membayarkan premi tersebut yang dengan kewajiban membayar premi sebesar 4 persen, sementara perangkat desa sendiri membayar premi sebesar 1 persen yang dipotong dari Siltap.
“Selama ini Siltap lancar, dan premi langsung dipotong,”jelas salah satu perangkat desa yang juga menjadi peserta BPJS Kesehatan Rabu (4/8)
“Kalau nunggak 4 bulan saya tidak tahu persis masalahnya dimana, yang pasti pemotongan dari Siltap setiap bulan tidak ada masalah,”terangnya
Sementara itu pihak BPJS Kesehatan saat ditanyakan terkait kebenaran tunggakan premi BPJS Kesehatan para perangkat desa tidak banyak menjelaskan.
“Infonya pada hari Selasa (3/8) telah dilakukan pertemuan antara BPJS Kesehatan dengan Pemda Purwakarta,”jelas Vika Humas BPJS Kesehatan saat dihubungi Rabu (4/8)
“Hasilnya proses pembayaran telah dilakukan dan status kepesertaan perangkat desa sudah aktif kembali,”ujarnya
Saat ditanyakan alasan keterlambatan pembayaran premi BPJS Kesehatan para perangkat desa dan menunggak berapa bulan.
“Punten pak, untuk hal itu bisa ditanyakan ke Pemda langsung,”jawabnya singkat
Sementara Kepala BKAD Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha belum bisa dimintai keterangan terkait tunggakan premi BPJS Kesehatan para perangkat desa tersebut.(trg)
