Beranda Regional OTT KPK di Bekasi, Bikin Was-was Pejabat Karawang?

OTT KPK di Bekasi, Bikin Was-was Pejabat Karawang?

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bekasi terhadap sejumlah pejabat dan pengusaha jadi pelajaran untuk semua Pemkab. Khususnya pemkab Karawang, yang bupatinnya pernah mengalami OTT KPK di 2014 silam.

Sejumlah pejabat mengaku miris dan khawatir dengan maraknya OTT kepala daerah dan pejabat. Seperti yang diungkapkan kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang Widjojo.

Ia merasa sangat prihatin dan khawatir dengan keadaan itu. Baginya, ini merupakan sebuah musibah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Karena dikatakannya, PNS hanyalah anak buah sehingga bekerja pun sesuai dengan kebijakan pimpinan.

“Kita hanya bisa mengambil hikmah bahwa bekerja harus sesuai dengan aturan dan hal-hal seperti itu harus dijadikan pembelajaran buat kita ke depannya,”pungkasnya menutup pembicaraan.

Pernyataan berbeda dikatakan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang, Ade Setiawan. Menurutnya, banyaknya PNS yang turut terseret dalam operasi tangkap tangan KPK karena permasalahan perijinan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi pejabat Karawang jika pekerjaan yang dilakukan didasarkan dengan aturan yang ada.

“Tidak berdampak apapun. Ya meski demikian kita ambil hikmahnya saja, untuk tetap mejaga kinerja dengan baik sesuai aturan yang berlaku,”ujarnya.

Selama ini, ditegaskannya, untuk DPMPTSP sudah bekerja dengan aturan dan tidak ada hal – hal yang berjalan di luar jalur, sehingga tidak ada yang patut untuk dikhawatirkan. Sementatra itu, Dedi (40) seorang pegawai swasta mengaku prihatin dengan kondisi akhir-akhir ini.

Dimana pejabat daerah baik Kepala daerah maupun PNS yang ditangkap KPK. Menurutnya, banyaknya pejabat daerah yang ditangkap KPK menunjukkan adanya masalah krisis integritas atau kejujuran dalam diri para pejabat daerah ini. Padahal, lanjutnya, pada saat memilih masyarakat sangat mengharapkan pemimpin yang dipilihnya dapat benar- benar memberi kesejahteraan bagi masyarakat bukan untuk memperkaya dirinya sendiri.

“Prihatin sekali ya. Dan ini terjadi bukan kali ini saja, tetapi sudah banyak kepala daerah yang tertangkap. Mudah-mudahan saja Karawang tetap aman,”jelasnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. Neneng ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka.

“Tim sudah melakukan penjemputan untuk bupati dan sekarang sedang dalam perjalanan,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Senin (15/10/2018).

Neneng diduga menerima suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat Neneng diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group. Namun, menurut Syarif, baru terjadi penyerahan Rp 7 miliar kepada Neneng melalui sejumlah pejabat di Pemkab Bekasi.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai penerima suap. Masing-masing yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor.

Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati. Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi sebagai tersangka. Sementara itu, KPK menetapkan empat orang lain sebagai tersangka pemberi suap.

Masing-masing yakni, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Kemudian, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama yang merupakan konsultan Lippo Group. Selain itu, satu tersangka pemberi suap lainnya adalah Henry Jasmen yang merupakan pegawai Lippo Group.(nin/dbs)