Beranda Regional Pagu Raskin Dikurangi, Kades di Tempuran Bakal Demo Dinsos

Pagu Raskin Dikurangi, Kades di Tempuran Bakal Demo Dinsos

TEMPURAN, TVBERITA.CO.ID- Rencana pemerintah pusat akan menerapkan distribusi beras rakyat sejahtera (Rastra) atau lebih dikenal dengan sebutan beras bagi rakyat miskin (Raskin) dengan cara non tunai langsung kepada penerima, masih menimbulkan gejolak penolakan bagi pemerintah Desa.

Penolakan distribusi raskin dengan cara non tunai juga disuarakan oleh para Kepala Desa di Kecamatan Tempuran. Para Kades tersebut dengan lantang menolak adanya distribusi langsung kepada penerima, pasalnya kades beralasan penerima yang saat ini tercatat oleh dinas sosial tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

“Saya jelas menolak adanya raskin non tunai, pasalnya akan menimbulkan gejolak dimasyarakat. Ketika pagu raskin dikurangi saja, banyak warga yang berteriak karena tidak mendapatkan raskin tersebut. Apalagi saat ini dengan cara non tunai yang langsung diberikan kepada penerima yang belum tentu sesuai dengan kategori miskin,” ujar Kades Daeyuhluhur, Kecamatan Tempuran, H. Sapin Hidayat, kepada Koran Berita, Rabu (24/01).

Pihaknya beserta Ikatan Kepala Desa (IKD) Kecamatan Tempuran, akan melakukan pemboikotan dan menyatakan penolakan terhadap adanya kebijakan baru oleh pemerintah terkait distribusi raskin non tunai tersebut. Kades juga menyebutkan, pasalnya dari data sementara yang ia terima tersebut masyarakat yang mendapatkan rasta tersebut banyak yang tidak tepat sasaran, pasalnya data sebelumnya yang ia kirimkan kepada dinas terkait kini semuanya berubah.

“Padahal yang tahu dan mengerti kondisi masyarakatnya itu pemerintah desa, mana yang benar-benar tidak mampu dan mana yang mampu. Karena tidak sedikit didesa saya rumahnya jelek tetapi memiliki banyak sawah, dan ada juga warga yang rumahnya bagus tetapi miskin,” katanya.

Menurut Sapin, kades seluruh kabupaten karawang besok (hari ini,red) akan berunjukrasa melakukan penolakan kepada dinas sosial Kabupaten Karawang.”Kalau program tersebut tetap dipaksakan maka pemdes tidak mau ikut dilibatkan dalam pendistribusian tersebut, silahklan pihak dinsos turun langsung kelapangan,” tegasnya.(cr3/ris)