KARAWANG, TVBERITA.CO.ID– Terpilihnya 90 Panwascam oleh Bawaslu Kabupaten Karawang belum lama ini meninggalkan sejumlah persoalan.
Di antaranya, sejumlah anggota Panwascam terpilih pernah melakukan ‘cacat’ dalam tugasnnya di periode sebelumnya.
“Kami dapat informasi jika panwascam terpilih saat ini pernah dapat sanksi peringatan keras dari Bawaslu Karawang,” kata Ketua DPD Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Kabupaten Karawang, Latifudin Manaf, Minggu (22/12).
Menurutnya, jika seseorang telah mendapat sanksi peringatan keras berarti seseorang tersebut telah melakukan cacat integritas dalam tugasnya, sehingga kemudian tidak seharusnya dipilih kembali sebagai panwascam.
“Ingat ya, berdasarkan UU Pemilu, seorang penyelenggara pemilu harus miliki integritas, kepribadian yang kuat, jujur dan adil,” tandasnya.
Latifudin pun mengaku pernah mempertanyakan permasalahan itu kepada salah satu anggota Bawaslu Karawang kenapa sejumlah anggota panwascam yang pernah dapat sanksi peringatan keras kembali terpilih.
“Ia menjawab kalau mereka terpilih karena banyak pertimbangan dan sudah keputusan pleno,” ucapnya.
Oleh karenanya, J.P.K.P mendesak kepada Bawaslu Karawang untuk menjelaskan kepada publik terkait apa yang menjadi pertimbangannya sehinga orang tersebut terpilih kembali jadi panwascam.
“Bawaslu ini milik publik, sehingga publik harus tahu kenapa itu bisa terjadi. Pertimbangan mereka harus bisa dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Latifudin pun mendapat informasi jika tidak sedikit anggota panwascam terpilih rangkap jabatan sebagai BPD, PKH, TKSK, pendamping desa. Dirinya mengutip pernyataan pejabat Dinsos Karawang di media massa jika pendamping PKH tidak diperbolehkan rangkap jabatan atau pekerjaan.
“Pernyataan pejabat tersebut tentu miliki dasar aturan, sehingga ini harus jadi atensi Bawaslu Karawang,” pungkasnya. (Nna/kie)
