KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Tiga partai besar terang -terangan mengatakan tidak akan mendukung hak interpelasi yang akan diajukan oleh Partai Golkar dan PDIP melalui Anggota Fraksi yang duduk di parlemen.
Hak interpelasi tersebut digulirkan sebagai terkait kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Karawang yang dinilai tidak ada keberpihakan kepada masyarakat Kabupaten Karawang khususñya dibidang pendidikan. Dimana, sebesar Rp.7 Miliar digulirkan untuk pembangunan pendopo Lapangan Karangpawitan. Sementara masih banyak bangunan-bangunan gedung sekolah dasar yang tidak layak dan ambruk.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan ikut-ikutan dengan partai yang mengajukan hak interplasi kepada Bupati Karawang Cellica Nurrachadianna.
Namun demikian, pihaknya tetap memiliki kesepahaman dengan Fraksi Partai Golkar, betapa pentingnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan dan harus menjadi prioritas utama pembangunan di Kabupaten Karawang.
“Kami gak ikut-ikutan ya, tapi kami mendukung sepenuhnya apa yang menjadi perhatian Partai Golkar, bahwa sudah selayaknya infrastruktur pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karawang periode 2016-2021,”ujar Acep.
Senada dengan Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pun menyatakan bahwa seluruh anggota Fraksinya tidak akan ikut-ikutan mengajukan hak interplasi kepada Bupati Karawang.
Mengapa demikian, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Nana Nurhusna Hidayat menjelaskan bahwa apa yang menjadi program kerja pemerintah daerah Kabupaten Karawang pada tahun anggaran murni 2018 ini sudah menjadi kesepakatan bersama Banggar dengan TAPD dalam pembahasannya.
Bahkan, terangnya lagi, sudah jelas tertuang dalam Musrenbang Kabupaten Karawang dan masuk kedalam e-planning pembangunan 2018.
Dikatakan Nana, Pembangunan pendopo Lapangan Karangpawitan sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur pendidikan. Karena pendopo lapangan karangpawitan dapat menjadi ikon pembangunan pada pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Karawang periode saat ini.
“Kami dari Fraksi Partai Gerindar tidak akan ikut-ikutan dengan hak interplasi ini,”ungkapnya kepada Koran Berita beberapa waktu lalu.
Namun demikian, Nana meminta pemerintahan daerah Kabupaten Karawang juga lebih mengutamakan pembangunan di sektor pendidikan.
“Infrastruktur itu bukan hanya jalan, drainase, gedung, dan lain- lain, akan tetapi ada juga infrastruktur pendidikan dan ekonomi. Hal ini juga sangat penting untuk diutamakan,”jelasnya.
Sementara itu Partai Amant Nasional (PAN) melalui Sekretaris Partai Dadan Suhendarsyah menandaskan bahwa sejak bergulirnya wacana Hak Interplasi dan ramai dibicarakan Partainya belum menyatakan sikap apapun sehingga tidak bisa mengambil keputusan untuk ikut ikutan atau tidak.
Terlebih terang Dadan, Fraksi PAN hanya memiliki satu perwakilan dalam Badan Anggaran DPRD. Sehingga membutuhkan penjelasan seperti apa kronologis awal pembahasan rencana kerja anggaran pada APBD Murni 2018 di tahun 2017 yang lalu.
“Kami akan panggil dulu anggota fraksi kami untuk mempertanyakan seperti apa duduk penting persoalannya. Meski memang itu adalah hak anggota dewan kami di Fraksi PAN hanya saja subtansinya pas atau tidak akan kami pertimbangkan setelah nanti ada kejelasan,”paparnya.
Intinya, lanjut Dadan, pihaknya masih akan pikir- pikir dahulu. setelah nanti mendapatkan informasi yang lengkapnya baru akan menentukan sikap.
Sementara itu, sejak wacana Hak Interplasi ini ramai bergulir menjadi peelrbincangan masyarakat ramai, Bupati Karawang sendiri belum dapat ditemui Koran Berita untuk dimintai keterangannya.(nin/ds)
Peta Interpelasi
Mendukung
Golkar (8 Kursi)
PDIP (9 Kursi)
Menolak
Gerindra(6 Kursi)
PKB (5 Kursi)
Belum Bersikap
Demokrat(6 Kursi)
PPP (2 Kursi)
PKS (3 Kursi)
PAN (3 Kursi)
NasDem (3 kursi)
Hanura (2 kUrsi)
PBB (3 Kursi)
