Beranda Regional Pejabat Karawang Dipantau KPK, Diperiksa Kejati hingga Berurusan Polda

Pejabat Karawang Dipantau KPK, Diperiksa Kejati hingga Berurusan Polda

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Masa jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Teddy Rusfendi Sutisna masih belum berakhir. Open bidding pergantian jabatan sekda pun belum dibuka.

Namun kasak kusuk para pejabat birokrat dilingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang untuk memperebutkan kursi jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertinggi ini kembali menyeruak.

Setelah sebelumnya pun sempat ramai, adanya segelintir oknum birokrat yang ingin segera melengserkan Teddy dari jabatannya.

Asep Agustian seorang tokoh masyarakat yang juga pemerhati politik dan pemerintahan Kabupaten Karawang kepada Koran Berita menuturkan rasa herannya dengan santernya kembali kabar tersebut, jika ada beberapa pejabat birokrat yang kembali sudah ribut-ribut ingin menggantikan posisi Teddy yang merupakan sekda defintif saat ini.

Pasalnya, sepengetahuan Asep, Sekda Teddy  baru akan habis masa jabatannya sampai dengan tahun 2021.

Sehingga ia mensinyalir ada segelintir oknum pejabat birokrat lingkup pemkab Karawang yang memang terus ingin mempengaruhi Bupati Karawang Hj. Cellica Nurrachadianna untuk segera melengserkan Teddy dari kursi tertinggi PNS yang saat ini masih didudukinya.

Dan menjadikan kondisi kesehatan Sekda sebagai alasan. “Apakah karena kondisi Sekda saat ini sering sakit-sakitan hingga mereka bergejolak ingin segera menduduki jabatan Sekda,” ujarnya menyesalkan.

Dikatakan Asep, posisi Sekda adalah posisi puncak seorang PNS, sehingga wajar adanya jika banyak pejabat esselon IIB yang merasa memiliki kemampuan dan sudah memenuhi syarat ingin menjadi PNS nomor satu di Karawang.

Hanya saja, Sekda Teddy sendiri saat ini masih sedang duduk menjabat dan ia menyarankan agar sebaiknya para birokrat ini menahan diri dahulu hingga sekda memasuki masa pensiun.

Jikapun Sekda Teddy sekarang sering sakit-sakitan, menurutnya, tidak lantas dijadikan alasan pembenaran untuk mendorong yang bersangkutan pensiun dini. Asep juga mengaku, telah mengantongi nama-nama para pejabat yang disinyalir sedang “bermain” tersebut.

“Mereka seharusnya saling menghormati dan menjaga perasaan, jangan justru malah mempengaruhi Bupati untuk segera menggantikan posisi Sekda hanya karena Teddy sakit-sakitan,”pintanya.

Menurut Asep, seharusnya para pejabat birokrat ini mampu memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Dan bekerja melayani masyarakat dengan maksimal.

“Saat ini saja mereka ada yang lagi di periksa Kejati, ada yang sedang dipantau KPK, ada juga yang sedang berurusan dengan Polda, itu saja dulu selesaikan jangan malah berpikir ingin merebut kedudukan Sekda, layani saja masyarakat dengan baik, selesaikan dulu pertanggungjawaban mereka,”tandasnya.

Lebih lanjut Asep menuturkan, Jika pun nanti Sekda Teddy lebih memilih pensiun dini itu adalah haknya. Tetapi bukan berarti para birokrat ini mendorong-dorong bupati untuk segera membuka lelang jabatan (open bidding) dan meminta agar Sekda segera pensiun.

“Memang itu adalah hak preogratif Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian tertinggi, namun semua tentunya harus melewati prosedur dan mekanisme yang ada yang harus dilalui,”pungkasnya.(nna/ris)