Beranda Regional Pelayanan BPHTB Buruk, Bupati Karawang Diminta Turun Tangan

Pelayanan BPHTB Buruk, Bupati Karawang Diminta Turun Tangan

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Pelayanan BPHTB di Bapenda Kabupaten Karawang semakin dikeluhkan berbagai pihak, baik pegawai PPAT maupun masyarakat sebagai Wajib Pajak.

Pasalnya, Surat edaran Sekda Karawang tertanggal 13 Maret 2018 bernomor 900/1284/BAPENDA dinilai bertentangan dengan peraturan bupati (Perbup) Nomor 44 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atau Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Isi surat edaran diantaranya bahwa blangko SSPD BPHTB, dikhususkan disimpan di kantor, notaris atau PPAT. Sehingga masyarakat kalau mau setor BPHTB harus mengambil blangko BPHTB di kantor Notaris/PPAT,” ujar salahsatu Pegawai PPAT di Karawang yang namanya minta dirahasiakan, Selasa(24/10).

Dikatakan dia, sebelum adanya surat edaran dari Sekda Karawang, Peraturan bupati No. 44 Tahun 2011, Pasal 5 ayat 1 disebutkan, Blangko SSPD BPHTB disimpan di kantor Bapenda, BPN, Notaris/PPAT, Bank tempat Pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bapenda.

“Surat edaran sekda sudah bertentangan dengan Peraturan Bupati Karawang, padahal sebelum ada Perbup No 44 tahun 2011 dilaksanakan secara baik dan Blangko BPHTB disediakan di kantor Bapenda. Sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan blangko ketika mau bayar, paparnya.

Dirinya berharap Bupati Karawang selaku pemimpin dapat memberikan solusi dengan turun langsung melihat pelayanan BPHTB saat ini yang carut marut.

“Bupati harus segera turun ke bawah untuk mengetahui apa yang terjadi dalam pelayanan BPHTB yang sekarang menjadi polemik di publik,” pungkasnya.(KB)