BANDUNG, TVBERITA.CO.ID- Sekertaris daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa mengatakan bahwa tahun ini menjadi momentum bagi Jabar untuk membangun infrastruktur secara besar-besaran dan hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk terus mendorong percepatan kesejahteraan rakyat.
“Kita bertekad untuk meningkatkan infrastruktur pembangunan besar-besaran mendukung sepenuhnya Pemerintah Pusat,” kata Iwa ditemui usai menjadi Pembina Upacara Peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan RI Tingkat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 di Halaman Depan Gedung Sate Bandung.
Pembangunan yang pertama, kata dia, adalah 16 jalan tol dan yang kedua melanjutkan dan meningkatkan pembangunan Bandara Kertajati yang dirancang nomor kedua terbesar di Indonesia, bahkan dimungkinkan suatu saat nanti lebih besar dari Bandara Soekarno-Hatta.
Kemudian dia juga mengatakan proyek lainnya yaitu pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang yang sudah mulai groundbreaking dan pelabuhan ini digadang-gadang menjadi pelabuhan peti kemas terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.
Sementara untuk pembangunan ketahanan pangan, agar Jawa Barat tetap menjadi lumbung padi nasional terus dilakukan pembangunan waduk atau bendungan.”Sekarang sedang membangun mendukung sepenuhnya Pemerintah Pusat adalah (pembangunan) enam waduk. Empat waduk yang sedang on going process,” kata Iwa.
“Lalu Waduk Ciawi untuk meningkatkan air baku dan pengendalian banjir, baik itu wilayah Bogor maupun juga lebih utama lagi Jakarta. Dan yang keempat adalah Waduk Sukamahi, ini juga dalam rangka pengendalian banjir sekaligus untuk mempertahankan ketahanan pangan di wilayah sana (Bogor) dan mengairi supaya sepanjang tahun sawah dan ladang kita itu mendapatkan air. Sehingga, diharapkan nanti hasil panen dari dua kali mengarah kepada tiga kali dalam setahun.” ujar Iwa.
Moda transportasi antarkawasan juga terus digenjot pembangunannya melalui Rencana Induk Kereta Api. Kereta Api Cepat nantinya akan tersambung dengan LRT Bandung Raya yang memiliki delapan jalur.
“Sehingga diharapkan nanti Bandung-Tanjungsari bisa 15 sampai 20 menit. Apabila itu (moda transportasi) terintegrasi maka langkah berikutnya transportasi massal akan tersedia buat masyarakat,” ujar Iwa.
Dengan demikian pengaturan mengenai angkot dan lain sebagainya termasuk kendaraan roda dua dimungkin untuk dilakukan sehingga kemungkinan nanti prediksi akan terjadi traffic jam di Bandung Raya tidak akan ada karena langkah-langkah antisipasi sudah disiapkan.
Hal ini menjadi salah satu solusi moda transportasi antarkawasan terintegrasi yang bisa mengurangi high cost economy terkait logistik.
Terlebih dengan adanya Perpres Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Ruang Cekungan Bandung yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan sebagian Kabupaten Sumedang menjadi langkah monumental.
“Karena dari sisi tata ruang sudah ada landasan hukumnya, sehingga walaupun tata ruang, tata wilayah kabupaten/kota (di Bandung Raya) belum bisa mengacu kepada perpres tersebut,” ujar Iwa.
Progres pembangunan transportasi antarkawasan Bandung Raya sampai saat ini dan Iwa menjelaskan sudah mencapai tahap pengajuan izin ke Kementerian Perhubungan RI. Proyek ini memerlukan anggaran cukup besar, sehingga tidak akan mengandalkan APBN dan APBD.
Maka pola pembangunan yang akan dilakukan yaitu KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) atau investasi swasta.
Moda transportasi terintegrasi Bandung Raya ini menjadi mimpi besar bagi Jawa Barat. Targetnya akan selesai pada 2025.
”Kita sedang rancang terus, tetapi paling tidak di tahun 2025 ini sudah terbentuk indikator negara maju ada di Jawa Barat. Itu mimpi terbesar Jawa barat, sehingga kita bisa menyamai Kuala Lumpur dan Bangkok, bahkan bisa melampaui,” kata Iwa.(kb)
