KARAWANG – Sebanyak 25 pejabat di lingkungan legislatif dan eksekutif telah diperiksa penyidik ihwal kasus fee pokir anggota DPRD Karawang. Kini pemeriksaan bakal berlanjut ke Bupati dan Wakil Bupati Karawang.
“Hingga hari ini, pemeriksaan kasus pokir berjalan sesuai dengan progres kita. Ada sekitar 25 orang yang sudah kita periksa. Pemeriksaan dan pemanggilan masih berlanjut sesuai kebutuhan penyidik,” kata Kepala Kejari Karawang, Martha Parulina Berliana, Selasa (12/7/22).
Pemeriksaan secara marathon terhadap anggota DPRD dan pejabat OPD dilakukan untuk mencari bukti adanya perbuatan pidana dalam proyek pokir. Hanya saja, Martha belum mau menjelaskan kesimpulan hasil pemeriksaannyang sudah dilakukan selama hampir satu bulan itu.
Baca juga: Soal Kasus Pokir, Mahasiswa Karawang Datangi Kantor DPRD Karawang, Ini Tuntutannya
“Pemeriksaan masih berlangsung jadi kami belum bisa menjelaskan hasilnya,” katanya.
Menurut Martha, penyidik kejaksaan memastikan penanganan kasus pokir terus berjalan. Sejumlah pihak yang terkait pokir sudah mulai diperiksa.
Baca juga: Datangi Kantor Kejaksaan, Sekda Acep Bantah Diperiksa soal Pokir: Silaturahmi Aja
“Semua akan kita periksa tanpa pilih-pilih. Cuma waktunya harus bergiliran karena keterbatasan kami,” katanya.
Martha mengatakan pemeriksaan tidak hanya dilingkungan legislatif tapi juga lingkungan eksekutif sudah mulai diperiksa. Bahkan Martha menegaskan, kemungkinan memeriksa Bupati dan Wakil Bupati Karawang.
“Siapa saja kita akan periksa termasuk bupati dan wakil bupati,” katanya. (kii)
