Beranda Regional Pemkot Bekasi Sebar SE Tentang PPKM Darurat

Pemkot Bekasi Sebar SE Tentang PPKM Darurat

KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi Ikuti kebijakan pemerintah Pusat tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Darurat melalui Surat Edaran Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi Nomor : 443.1/795/SET.COVID-19 Tentang Implementasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Wilayah Kota Bekasi.

Surat edaran dibuat tertanggal 2 Juli 2021 sebelum Pemberlakuan PPKM Darurat dimulai sejak 3-20 Juli 2021 dan ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, Ketua RT Se-Kota Bekasi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita. penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, kepala Puskesmas dan unsur tenaga kesehatan lainnya, Kapolsek, Danramil, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas,
serta Kepada Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

“surat edaran ini menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, perlu dilakukan pengetatan pada aktivitas masyarakat,” kata Walikota Bekasi, Rahmat Effendi

Pelaksanaan pengetatan PPKM Darurat Kota Bekasi dalam upaya penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Kota Bekasi, dilakukan *mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021*, dengan ketentuan:

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/pelatihan dilakukan secara daring/online. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% , Work From Home (WFH), Pelaksanan kegiatan pada sektor:

“Esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, Industri orientasi ekspor diberlakukan 50% maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.,”jelqsnya

Kritikal seperti energi, kesehatan keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, Petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar listrik dan air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari *diberlakukan 100% maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;

“Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari *dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB* waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% dan untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam,”bebernya

Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara; Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat

Pelaksanaan kegiatan konstruksi tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Tempat ibadah masjid, mushola, gereja, pura, Vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara.

Fasilitas umum area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya ditutup sementara,
seluruh Aktivitas/Kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dilarang. Transportasi umum kendaraan umum, angkutan masal, taksi dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

“resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang,”tuturnya

Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh pesawat, bis dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin dosis pertama dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen H -1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya;

Kota Bekasi Nomor 443.1/741/Set.Covid-19 Tentang Perubahan atas Instruksi Ketua Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi Nomor 433.1/679/Set.Covid-19 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Optimalisasi Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat RW/RT pada Kelurahan di Wilayah Kota Bekasi dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19,.

“Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi Nomor 556/706/Set.Covid-19 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 pada Sektor Jasa Usaha Kepariwisataan, Hiburan dan Perdagangan (Area Publik) di Kota Bekasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku,”jelas Walikota Bekasi (ais).

Artikel sebelumnyaDi Desa Pancawati, PPDB Zonasi Butuh Solusi
Artikel selanjutnyaRS Karawang tak Bisa Tampung Pasien Covid, Satgas Kewalahan