Beranda Headline Penjelasan Kemenag soal Kisruh Segel Gereja di Purwakarta

Penjelasan Kemenag soal Kisruh Segel Gereja di Purwakarta

Gereja purwakarta disegel
Video detik-detik Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyegel gereja di Purwakarta.

PURWAKARTA – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Purwakarta menegaskan, bangunan yang disegel pemerintah pada Minggu (2/4) lalu bukan gereja, melainkan tempat olahraga yang disulap sebagai tempat ibadah.

”Jadi bukan bangunan gereja yang disegel pada Minggu (2/4), melainkan bangunan olahraga tak berizin,” kata Kepala kantor Kemenag Purwakarta Sopian seperti dilansir dari Antara di Purwakarta, Selasa (4/4).

Bangunan tempat olahraga tersebut, menurut dia, digunakan sebagai tempat ibadah oleh jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun.

Baca juga: Kasus Polio di Purwakarta Bertambah Jadi 7 Anak

Pemerintah Kabupaten Purwakarta menyegel bangunan itu berdasar hasil rapat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Majelis Ulama Indonesia, Kantor Kemenag, Forum Kerukunan Umat Beragama, Badan Kerja Sama Gereja-Gereja Purwakarta, serta perwakilan jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun.

Menurut dia, penyegelan bangunan tak berizin yang digunakan sebagai rumah ibadah dilakukan untuk mencegah munculnya keresahan sosial di kalangan masyarakat. Setelah penyegelan dilakukan, Kantor Kemenag berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta memfasilitasi penyediaan tempat ibadah bagi jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun.

Dia menyampaikan, ada 19 gereja di Purwakarta yang bisa digunakan jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun untuk beribadah. Tiga di antaranya ada di wilayah Kecamatan Babakancikao, tempat bangunan yang mereka jadikan sebagai tempat ibadah itu berada.

​​​​​​​Sopian mengatakan, jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun mesti mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 jika ingin mendirikan tempat ibadah.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menyegel sebuah bangunan ilegal yang disalahgunakan sejumlah orang menjadi rumah ibadah, di Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Purwakarta.

”Kita bersyukur langkah penyegelan bangunan bisa ditempuh dengan semangat kebersamaan untuk menjaga suasana kondusif di Purwakarta. Semua pihak yang terlibat bersikap sangat bijaksana,” kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika.

Penutupan bangunan itu bersifat sementara sampai semua proses perizinan dipenuhi. Seperti bukti persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat layak fungsi (SLF). Menurut bupati, penyalahgunaan bangunan tak berizin untuk tempat ibadah itu melanggar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah atau dengan sebutan SKB 2 Menteri.

Baca juga: Pemkab Purwakarta Serius Lindungi Areal Sawah dari Ancaman Alih Fungsi Lahan

Bupati berharap penutupan atau penyegelan bangunan tersebut tidak disalahpahami atau sengaja disalahartikan. Sebab, yang ditutup bukan tempat ibadah, melainkan sebuah bangunan tak berizin.

”Jadi yang kami segel adalah bangunan tak berizin yang disalahgunakan. Bangunan itu melanggar izin pemerintah daerah dan melanggar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006,” papar Anne.

Bupati Purwakarta juga menyampaikan Pemkab bersama Kementerian Agama Purwakarta akan membantu berkoordinasi dengan gerejagereja lain agar para jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun tetap dapat beribadah dengan baik.

”Kami akan bantu koordinasikan agar mereka bisa beribadah di gerejagereja tersebut. Hak mereka sebagai warga negara untuk beribadah sesuai agamanya akan tetap kita lindungi dan kita jaga. Itu sesuai amanat konstitusi,” tutur Anne Ratna Mustika. (*)