KARAWANG – Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Karawang mendukung penuh langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang yang akan memeriksa seluruh penerima pokir terkait dugaan adanya fee 5%.
Pasalnya, pada pemeriksaan kasus tersebut, kejaksaan bukan hanya menyasar anggota DPRD, tetapi juga bupati, wakil bupati dan lainnya yang menerima pokir.
Ketua Peradi Karawang, Asep Agustian mengatakan sangat apresiasi kepala Kejari Karawang, Martha Parulina Berliana, yang berani memeriksa dugaan fee 5% dari pokir yang diterima oleh pejabat legislatif dan eksekutif.
Baca juga: Bukan Cuma Bidik Dewan, Dugaan Fee 5% Pokir juga Menyeret Eksekutif
“Periksa juga bupati dan wakil bupati jangan hanya anggota DPRD. Apalagi justru pihak eksekutif paling banyak mendapat pokir. Perbandingannya 30% anggota DPRD dan 70% itu eksekutif,” kata Asep Agustian, Minggu (29/5/22).
Menurut Asep Agustian, pihaknya mendukung pemeriksaan terhadap semua penerima pokir karena untuk memberikan kepastian hukum. Isu adanya transaksional dalam proyek pokir sudah lama didengarnya. Kongkalikong antara penerima pokir dengan pihak ketiga yaitu kontraktor sudah menjadi rahasia umum.
“Isu ini kan sudah lama kita dengar. Makanya dengan diperiksa oleh kejaksaan, masyarakat mendapat kepastian hukum,” katanya.
Namun Asep Agustian mengingatkan agar kejaksaan tidak memaksakan dalam pemeriksaan nanti. Artinya jika memang tidak bisa menemukan bukti harus segera dihentikan.
“Kalau ada buktinya harus lanjut terus siapapun mereka jangan takut karena masyarakat mendukung kejaksaan. Namun kalau tidak ada bukti sebaiknya segera dihentikan,” katanya
Dirinya mendukung kejaksaan memeriksa bupati dan wakil bupati yang juga mendapat pokir. Apalagi dikabarkan bupati dan wakil bupati menerima paling besar hingga mencapai puluhan miliar rupiah.
“Periksa jangan tebang pilih. Siapapun yang bersalah harus diproses,” katanya.
Baca juga: Usut Dugaan Fee 5 Persen Dana Pokir, Kejari Karawang Periksa Sejumlah Orang di DPRD
Kepala Kejari Karawang, Martha Parulina Berliana mengatakan, setelah pihaknya melakukan telaah atas laporan masyarakat terkait dugaan adanya fee 5% dari anggaran pokir pihaknya memiliki kesimpulan untuk meningkatkan kasus ini menjadi penyelidikan. Untuk itu dipandang perlu untuk memanggil dan memeriksa semua penerima dana pokir.
“Jadi penerima pokir itu bukan hanya pihak legislatif tapi juga eksekutif dan semuanya akan kita panggil,” kata Martha Parulina Berliana, Jumat (27/5/22).
Menurut Martha siapapun penerima pokir akan diperiksa. Jika bupati dan wakil bupati menerima pokir tetap harus diperiksa. Namun dia belum bisa memastikan kapan akan memeriksa bupati dan wakil bupati.
“Semua mengikuti proses dan tahapan tidak bisa memeriksa seluruhnya secara bersamaan. Kapan pastinya saya belum tahu, tapi pasti akan kita jadwalkan,” katanya. (kii)
