Beranda Headline Perekrutan Panwascam Tuai Kecaman, 90 Anggota Terpilih Diduga Banyak yang Menabrak Aturan

Perekrutan Panwascam Tuai Kecaman, 90 Anggota Terpilih Diduga Banyak yang Menabrak Aturan

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Perekrutan 90 anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang menuai kecaman.

Pasalnya dari 90 Panwascam terpilih, banyak yang masih aktif menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Desa, Pendamping PKH, bahkan sampai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Sehingga tak sedikit pihak yang menduga proses rekrutmen anggota Panwascam (Panitia Pemilihan Kecamatan) oleh Bawaslu Karawang diduga bermasalah.

Dan menabrak UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta tidak mengindahkan Surat Edaran Kementerian Sosial.

Salah satu narasumber yang meminta namanya dirahasiakan dan tidak mau dimediakan, Kepada Tvberita.co.id, memberikan beberapa nama anggota BPD, Pendamping Desa, Pendamping PKH dan Ketua UPK, yang dipilih Bawaslu menjadi anggota Panwascam terpilih.

“Saya kasih contoh, (YM) Karawang Barat, (B) Cilamaya Wetan, (SR) Ciampel, (DK) Tirtamulya, dan beberapa kecamatan lain,” ucap narasumber tersebut kepada Tvberita.ci.id, gamblang.

Narasumber menjelaskan berdasarkan aturan yang menerangkan mengenai
syarat menjadi anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa (ad hoc) sama dengan syarat menjadi anggota Bawaslu (permanen), tidak ada perbedaan norma dan dirumuskan dalam satu tarikan ketentuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 117 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu huruf m yang berbunyi “bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan”.

“Perlu dicermati ketentuan huruf m yakni bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Agar tafsiran bekerja sepenuh waktu ini menjadi lengkap, maka di dalam penjelasan pasal dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan bekerja penuh waktu adalah tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan,” ujarnya menjelaskan.

Selain memperhatikan UU Pemilu, juga perlu memperhatikan muatan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, khususnya dalam hal ini adalah UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Ketentuan dalam Pasal 64 huruf e dan f, UU Desa menyebutkan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.

Ketika berbicara anggota BPD yang juga merangkap jabatan sebagai anggota Panwascam, narasumber menerangkan bahwa jabatan Panwascam disebutkan secara jelas dalam UU Pemilu.

“Dalam ketentuan UU Desa, anggota BPD dilarang merangkap jabatan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Panwascam merupakan jabatan yang disebutkan dalam UU Pemilu. Sehingga hal ini merupakan pelanggaran atas UU Desa
ketika anggota BPD menjabat juga anggota Panwascam,”pungkasnya.(nna/dhi)