PURWAKARTA-Pemanggilan Kasatpol PP Kabupaten Purwakarta Aulia Pamungkas oleh Komis I DPRD Kabupaten Purwakarta Selasa (9/3) yang sempat tegang karena Komisi I menganggap Kasatpol PP menjawab pertanyaan dari anggota Komisi I bertele-tele.
Terlebih yang sangat disesalkan oleh para anggota Komisi I ketika Kasatpol PP tidak membawa data calon THL untuk memastikan terkait siapa saja yang telah direkrut oleh Satpol PP Purwakarta untuk menjadi calon THL.
“Seharusnya Kasatpol PP itu membawa data yang kami perlukan, kok malah seenaknya saja menjawab baru kembali dari kegiatan sehingga belum mempersiapkan data yang dibutuhkan,” jelas para anggota DPRD dari Komisi I Dedi Juhari dari Fraksi PKS, Ceceng Abdul Qodir dari Fraksi PKB, dan Hj.Nina Heltina dari Fraksi Partai Gerindra, Selasa. (9/3)
“Sekelas pejabat seperti Kasatpol PP tidak tahu data, lalu pada saat SK turun bagaimana,” tegas mereka.
“Kasatpol PP hanya memberikan Perbup saja, seharusnya dia itu paham bahwa untuk SOP nya dalam perekrutan seperti apa, terlebih ini urusan anggaran, walaup dilakukan secara tertutup tetapi syarat dan penyeleksiannya seperti apa,” terang mereka.
“Apalagi dalam pengakuan Kasatpol PP ada beberapa oknum yang menitipkan calon THL, kami akan kaji ini, bila dalam prosesnya terdapat kesalahan maka kami akan merekomendasikan untuk di proses hukum, untuk itu kami meminta seluruh data untuk segera diserahkan kepada kami dan harus bisa dijelaskan oleh Kasatpol PP,” pungkas anggota Komisi I.
Sementara Kasatpol PP Kabupaten Purwakarta Aulia Pamungkas saat diminta keterangan hanya mengatakan bahwa pemanggilan oleh Komisi I hanya meminta klarifikasi terkait isu yang beredar dalam perekrutan calon THL Satpol PP.
“Hanya diminta klarifikasi saja, terkait dugaan pungli dan menyalahi aturan yang ada,” jelas Aulia.
“Semua sudah sesuai aturan, dan tidak ada seperti isu seperti yang ada di berita media,” ujarnya singkat. (trg)
