Beranda Nasional PHK Sepihak 500 Karyawan PT Indosat Jadi Sorotan

PHK Sepihak 500 Karyawan PT Indosat Jadi Sorotan

JAKARTA, TVBERITA.CO.ID– PT Indosat Tbk saat ini tengah disorot lantaran dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sekitar 500 karyawannya dari berbagai unit kerja secara sepihak. Penawaran PHK ini terjadi sejak Jumat, 14 Februari 2020.

“Dalam hal ini, kami dari Serikat Pekerja memperkirakan sejumlah 500 orang yang menjadi korban PHK. Dan sampai saat ini, kami masih terus berkoordinasi secara internal di pusat maupun dengan rekan pengurus cabang terkait pemecatan tersebut,” ungkap Ketua Bidang Humas Dan Media Serikat Pekerja Indosat Priode 2019 – 2021 saat dikutip rekan-rekan wartawan.

Presiden Serikat Pekerja Indosat, R. Roro Dwi Handayani menilai penawaran PHK terjadi sebab perusahaan tersebut kini tengah fokus melakukan pengalihan pekerjaan.

“Diperkirakan terkait dengan rencana perusahaan untuk melakukan pengalihan pekerjaan di fungsi Network Operation, dan perampingan organisasi,” imbuh Roro.

Hanya saja disayangkan, keputusan tersebut terjadi secara sepihak tanpa ada perundingan internal terlebih dahulu.

“SP Indosat menyesalkan keputusan ini karena tidak dirundingkan dan disepakati secara tertulis, padahal Undang-undang dan PKB yang berlaku di Indosat mewajibkan adanya perundingan dan kesepakatan tertulis jika perusahaan ingin melakukan PHK. Jadi yang dilakukan Indosat ini adalah program PHK Ilegal,” katanya.

Selain itu, proses PHK pun terbilang singkat, karyawan hanya diberi waktu kurang lebih 4 jam untuk menandatangani formulir kesediaan PHK.

“Kami, para karyawan menyesalkan buruknya komunikasi dan perlakuan perusahaan kepada seluruh karyawan, khususnya kepada yang terkena dampak keputusan ini. Karyawan diminta untuk menandatangani form kesediaan PHK jika ingin mendapatkan benefit yang maksimal,” katanya.

Dia juga menjelaskan, bahwa bila para karyawan tersebut menunda-nunda penandatanganan surat ketersediaan PHK itu, nilai pesangon yang diterima karyawan bisa berkurang dari yang dijanjikan menjadi hanya senilai pesangon yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Benefit akan terus menurun setiap beberapa hari, hingga sampai seminggu benefit hanya senilai ketentuan pesangon pada UUK 13/2003. Jadi PHK ini bersifat pemaksaan, karena meski berupa penawaran, namun bagi yang menolak nantinya akan tetap diproses PHK melalui pengadilan,” katanya. (ais/tim/kie)