BANDUNG, TVBERITA.CO.ID- Pilgub Jawa Barat makin panas. Terlebih dengan beredarnya surat DPP Golkar yang mencabut dukungan kepada Ridwan Kamil (RK). Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat menggelar rapat pleno yang dihadiri oleh semua unsur Partai Golkar di bumi pasundan tersebut. Dalam rapat tersebut, muncul aspirasi agar DPP Partai Golkar mengubah rekomendasi di Pilgub Jawa Barat.
Sebagaimana diketahui, elit DPP Partai Golkar telah memberikan rekomendasi untuk Wali Kota Bandung Ridwan Kamil agar mencalonkan diri di Pilgub Jabar. Surat rekomendasi tersebut diantarkan sendiri oleh Sekjend DPP Partai Golkar Idrus Marham ke Balai Kota Bandung, rumah dinas Ridwan Kamil.
“Jadi dalam rapat pleno tadi kita putuskan untuk kembali pada hasil Rapimda Golkar. Disana, diputuskan bahwa Kang Dedi Mulyadi adalah satu-satunya calon Gubernur yang diusung,” ujar Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat Ade Barkah, Jum’at (15/12) di Sekretariat DPD Partai Golkar Jawa Barat, Jalan Maskumambang, Kota Bandung.
Hasil rapat pleno DPD Partai Golkar Jawa Barat tersebut, menurut Ade, akan dibawa ke dalam Forum Rapat Pimpinan Nasional DPP Partai Golkar pada Senin, (18/15), di Jakarta. Kata dia, hanya Dedi Mulyadi lah kader Partai Golkar yang mengikuti seluruh mekanisme di partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Sesuai dengan mekanisme partai dan hasil rapimda, kami meminta DPP Golkar mengeluarkan rekomendasi yang baru untuk Kang Dedi Mulyadi,” katanya.
Sementara itu, senada dengan Ade, Sekretaris Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Jawa Barat Ali Hasan mengatakan bahwa Forum Munaslub sudah selesai. Karena itu, dia meminta seluruh kader untuk kembali fokus ke Pilgub Jawa Barat.
“Munaslub itu kan sudah selesai. Sudah tinggal pengesahan saja. Artinya, kita tinggal fokus ke Pilgub Jawa Barat 2018 dan Pileg 2019,” ujar Ketua DPD Golkar Kota Cimahi tersebut.
Forum Munaslub lanjut Ali Hasan, seharusnya digunakan untuk membangun legitimasi otonomisasi Partai Golkar. Kata dia, rekomendasi untuk memajukan kader dalam kontestasi politik, cukup dikeluarkan oleh institusi Partai Golkar sesuai dengan tingkatan.
“Ini harus diputuskan betul, jadi nanti bukan DPP yang memutuskan, mereka cukup mengesahkan saja. Kader yang akan diusung, diputuskan oleh DPD Golkar sesuai dengan tingkatannya. Kalau calon Gubernur ya oleh Golkar Provinsi, kalau calon Bupati/Wali Kota ya oleh Golkar DPD Kab/Kota,” tuturnya.
Rapat pleno DPD Partai Golkar Jawa Barat tersebut tidak dihadiri oleh Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dedi diketahui harus menghadiri agenda lain dalam kapasitasnya sebagai Bupati Purwakarta.
Wasekjen Golkar Ratu Diah Hatifah membenarkan terkait surat pencabutan tersebut. Surat tersebut sudah diteken oleh Ketua Umum Airlangga Hartanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham.
“Iya benar soal surat itu, tapi belum kita publikasikan. Dikeluarkan oleh Golkar hari ini,” kata Ratu. (trg/ds/dtk)
