Beranda Regional Piutang PT LKM Capai 5,2 M, Komisi II Benarkan Peminjam Banyaknya PNS

Piutang PT LKM Capai 5,2 M, Komisi II Benarkan Peminjam Banyaknya PNS

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Karawang merupakan badan usaha keuangan milik pemerintah daerah Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit mikro dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

PT. LKM Karawang dibentuk sebagai kelanjutan dari Perusahaan Daerah Prekreditan Kecamatan (PDPK) Kabupaten Karawang. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuagan Mikro. Pemegang saham PT LKM Karawang adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 38,57% dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebesar 61,43%.

Ada penyertaan modal yang digulirkan oleh Pemkab Karawang setiap tahunnya dengan besaran bisa mencapai hingga miliaran rupiah yang dicairkan dalam beberapa tahap dan digelontorkan ke cabang -cabang yang tersebar disembilan kecamatan di Kabupaten Karawang.

Namun sayangnya, PT. LKM Karawang yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Kini justru diambang kepailitan. Dengan besaran piutang mencapai hingga Rp. 5,2 Miliar.

Karena diduga sebagian besar nasabahnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Karawang.

Miris memang, padahal seharusnya keberadaan PT. LKM ini setidaknya dapat membantu perekonomiam masyarakat Kabupten Karawang melalui usaha Kecil dan Menengah (UKM) bahkan meminimalisir jeratan Bank Emok.

“Piutangnya saja mencapai Rp. 5,2 Miliar, dana penyertaan modal itu setiap tahunnya ada,hanya saja tahun ini belum diberikan karena belum digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan jabatan dirut PT. LKM sendiri juga sudah habis dimana saat ini PT. LKM ini diambil alih oleh dua orang Dewan Pengawas,” kata Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Dedi Rustandi kepada Tvberita.co.id, Selasa (24/3).

“Dan memang setelah di cek oleh kami, peminjam ini banyaknya dari PNS, bahkan kredit mereka ini diduga macet, tentu ini sangat memprihatinkan sekali,” Imbuhnya lagi.

Lebih lanjut Politisi PPP ini mengungkapkan jika PT. LKM ingin sehat kembali maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang harus segera menggelar RUPS. Dan mengisi kekosongan jabatan Dirut PT. LKM yang saat ini di pegang sementara oleh Dewas. Agar dapat kembali menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

“Pemilik saham PT. LKM ini adalah propinsi dan Kabupaten. Dan pihak propinsi sendiri sudah menyatakan kesiapan menggelar RUPS, tetapi Bupati Karawang sendiri justru malah belum siap dan menunda RUPS yang harusnya digelar 2 bulan lalu dan ini yang akan kita pertanyakan, kenapa ?, kepada Bidang Ekonomi,” tandas Dedi menutup pembicaraan.(nna/dhi)