Beranda Headline PNS Karawang Ketakutan Soal 27 Ribu Petisi Mengundang KPK

PNS Karawang Ketakutan Soal 27 Ribu Petisi Mengundang KPK

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Adanya pemberitaan soal petisi undangan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Republik Indonesia untuk mengusut kasus-kasus pembangunan di Karawang, membuat ketakutan para PNS di lingkungan Pemkab Karawang.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian Eknomi Pemkab Karawang, Heri Heriadi kepada Tvberita.co.id saat dihubungi melalui telepin selulernya, Senin(25/3/2019).

“Pemberitaan petisi KPK buat ketakutan PNS Karawang pada saat apel tadi di lapangan,” ujarnya.

Ditanya soal kenapa PNS Karawang ketakutan soal petisi KPK itu. Heri mengatakan, PNS merasa khawatir jika benar-benar KPK turun ke Karawang.

“Ngeri weh KPK mun datang ka Karawang (Ngeri aja kalau KPK datang ke Karawang). Para PNS merasa khawatir mungkin jika benar-benar itu terjadi,” paparnya.

Sebelumnya diberitakan,  Sebanyak 27 ribu orang diklaim telah mengumpulkan KTP dan menandatangani petisi undangan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Republik Indonesia untuk mengusut kasus-kasus pembangunan di Karawang, terutama kasus mangkraknya Gedung Pemda II.

Iwan Somantri, salah satu inisiator pengumpulan petisi, yang juga Direktur Yakiki (Yayasan Kita-Kita) menegaskan, pengumpulan petisi adalah puncak kekesalan masyarakat.”Kita sudah tidak percaya pada aktivis-aktivis yang selama ini melaporkan tapi tidak ada tindak lanjut, maka biarkan rakyat yang bekerja,” kata Iwan, Jumat (22/3).

Iwan bersama Presidium Majelis Rakyat Karawang dan Karawang Guyub menyoroti beberapa hal, terutama kasus mangkraknya Gedung Pemda II. Pertama adalah kasus pencurian yang dilakukan buruh proyek Pemda II. Para buruh diketahui mencuri lantaran upah mereka belum dibayar. Menurut Iwan, angka kerugian Rp 3 miliar tidak masuk akal.

“Berapa yang bisa diangkut tersangka menggunakan sepeda motor? Mestinya, penyelidikan tidak berhenti pada kenapa mereka maling, tapi berlanjut pada mengapa upah mereka tidak dibayar,” kata Iwan.

Selanjutnya, Iwan menyoroti soal mangkraknya Gedung Pemda II. Bahkan sampai upah buruh tidak dibayar. “Kemudian, dasar pemikiran membuat kantor Pemda II itu apa? Mengapa tidak mengoptimalkan gedung-gedung Pemda yang lama?”

Anggota DPRD Karawang, menurut Iwan, sudah lemah fungsi pengawasannya. Sebab bisa meloloskan mega proyek seperti Gedung Pemda II, proyek Karangpawitan, dan alih fungsi RDB (Rumah Dinas Bupati). “DPRD ngoceh atuh,” kata Iwan berapi-api.(KB)