TVBERITA.CO.ID, KARAWANG – Meski belum ada kepastian kapan akan digelar namun geliat rotasi dan mutasi di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang sudah mulai terasa.
Salah satunya datang dari salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebuah kantor kelurahan yang sudah mengirimkan surat hingga empat kali kepada Bupati Karawang untuk siap mengikuti tes uji kompetensi untuk dapat duduk di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang.
Meski kemudian belum ada gayung bersambut dari bupati untuk mengabulkan permohonannya tersebut tanpa alasan yang jelas.
Menyikapi hal tersebut Hasan Mu’min, SH, seorang pengacara yang ada di Kabupaten Karawang justru menilai apa yang dilakukan PNS kelurahan ini justru hal yang lucu.
Menurutnya, seharusnya PNS tersebut malu dan berpikir kenapa sampai surat permohonannya ditolak berkali-kali bukan malah berkoar-koar di media.
“Kenapa sampai ajol-ajolan ingin duduk di Bapenda, seharusnya dia berpikir PNS itu ditempatkan di mana saja harus tetap dijalankannya dengan penuh tanggung jawab,” ucapnya heran.
Hasan menambahkan, Meski PNS tersebut mengklaim sudah memiliki kompetensi dan sertifikat dan lain-lain, mestinya ia pun berpikir kenapa bupati dan kepala dinas tidak mau menerimanya.
“Ini harus dipertanyakan, wajar saja ketika para kepala dinas tidak ada yang mau menerima, sadar dong jangan hanya menuduh jika di Bapenda ada pelanggaran. Jika memang ada pelanggaran laporkan saja ke penegak hukum jangan sumir. Di mana seolah-olah dengan ia membuat suatu berita, ia ingin dipakai,” tandasnya.
“Jangan menghakimi Bapenda bekerja menabrak aturan, kalau memang tidak puas dan ada bukti laporkan,” tegasnya lagi.
Terakhir Hasan menegaskan, ASN itu jangan memaksakan sebuah kehendak untuk meminta ditempatkan di tempat yang enak, bekerjalah nanti juga pimpinan akan menilai ketika kerjaan seseorang bagus dan pasti ada penilaian. (Nna/fzy)
