KARAWANG – Polemik rekrutmen tenaga kerja di PT FCC Indonesia semakin memanas. Setelah ucapan bernada rasis dari oknum Manajer HRD PT FCC memicu kemarahan publik, mediasi yang dilakukan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi juga turut memicu persoalan.
Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Karawang, Asep Agustian, mempertanyakan maksud dan tujuan pertemuan tersebut. Ia menilai, masalah yang muncul di tingkat kabupaten justru dibawa ke level provinsi tanpa koordinasi yang jelas dengan pimpinan daerah.
“Apakah dengan bertemu KDM masalah ini langsung selesai? Ini kan persoalan Kabupaten Karawang. Lalu Bupati-nya dianggap apa? Seolah-olah Karawang tidak punya kepala daerah,” tegas Askun–sapaan akrabnya, pada Senin (27/7).
Baca juga: Tak Mau Jadi Penonton, DPRD Karawang Ultimatum PT FCC: 60 Persen Harus Warga Lokal
Menurutnya, kegaduhan yang terjadi bermula dari pernyataan manajer HRD PT FCC yang dinilai melecehkan masyarakat Karawang, seakan-akan warga lokal sulit diajari dan tidak cakap bekerja. Pernyataan itu memantik kemarahan publik dan menjadi sumber utama konflik yang kini mencuat.
“Saya apresiasi LBH Karawang yang melaporkan kasus ini secara hukum. Tidak perlu adu fisik atau debat kusir, biar semua jadi terang-benderang. Tapi yang saya pertanyakan, apakah GM PT FCC berani memberi sanksi ke manajernya? Karena ini bukan masalah pribadi, tapi sudah gaduh satu kabupaten,” ujarnya.
Askun menilai, perusahaan Jepang sekelas PT FCC semestinya bertanggung jawab secara struktural. Ia meminta pihak General Manager (GM) untuk bersikap tegas terhadap manajer HRD yang dianggap sebagai pemicu utama.
“Perusahaan harus bertanggung jawab. Kalau produknya bermasalah, buyer-nya bisa menilai buruk. Jadi jangan diam, GM harus keluarkan sanksi,” ucapnya.
Lebih jauh, Askun juga mengkritik langkah Kepala Dinas Tenaga Kerja Karawang yang turut hadir dalam pertemuan dengan KDM. Ia menilai tindakan itu mencerminkan ketidakpatuhan terhadap etika birokrasi dan mencoreng kewibawaan Bupati Karawang, Aep Syaepuloh.
Baca juga: Tingkatkan Motivasi Pelajar, Kang Saan Salurkan Beasiswa PIP untuk 5.000 Pelajar Karawang
“Ini seolah-olah melemparkan masalah ke wajah Bupati. Padahal Karawang punya Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda. Kalau semua lari ke KDM, itu namanya melecehkan kewenangan kepala daerah,” sindir Askun.
Meski demikian, ia meminta agar Kadisnaker Karawang tidak dimutasi atau dipindah tugaskan. Menurutnya, ‘prestasi’ kegaduhan yang ditimbulkan justru patut menjadi alasan untuk tetap dipertahankan.
“Saya minta Kadisnaker dipertahankan, biar publik tahu prestasinya. Jangan justru dipindah karena sudah berhasil buat gaduh,” ucapnya dengan nada tajam.
