Lebih lanjut, KBC mempertanyakan lemahnya pengawasan dari Pemkab Karawang, terutama dari Dinas SDA yang dipimpin oleh pejabat dengan latar belakang pendidikan tinggi luar negeri di bidang sumber daya air.
“Sayangnya, meski dipimpin orang dengan pendidikan bagus, kualitas pekerjaan di lapangan banyak yang bermasalah. Bahkan ada proyek SDA lain yang rusak sebelum waktunya. Ini tanda pengawasan sangat lemah,” tambah Ricky.
Baca juga: DLH Jabar Sidak Industri di Bekasi, Telusuri Dugaan Pencemaran Sungai Cilemahabang
Ia juga mendorong Aparat Penegak Hukum (APH), terutama Kejaksaan Negeri Karawang, untuk segera menyelidiki kontraktor-kontraktor dengan rekam jejak buruk.
“Kami minta Kejari Karawang tidak diam. Jika dibiarkan, berapa banyak kebocoran APBD yang akan terus terjadi?” tegas Ricky.
KBC berkomitmen akan terus mengawal proyek-proyek strategis di Karawang dan memastikan setiap rupiah dari anggaran publik digunakan dengan transparan dan akuntabel. (*)
