KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Mau Sidak JembPotret buruk pembangunan infrastruktur Kabupaten Karawang, selain menjadi sorotan dari masyarakat, namun juga menjadi sorotan para wakil rakyat yang duduk di parlemen.
Salah satunya Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Karawang, Elievia Khrissianna.Menurutnya, sudah seharusnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang untuk dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap berbagai pembangunan fisik yang ada di Kabupaten Karawang. Penegasan ini disampaikannya terkait pembangunan jembatan Banir yang konstruksi jembatannya terlihat bergelombang sehingga menjadi sorotan warga masyarakat.
“Terkait Pembangunan jembatan Banir yang berlokasi di Dusun Banir, Desa Purwajaya Tempuran, Komisi C DPRD meminta agar PUPR lebih intens melakukan pengawasan dan juga monitoring dari semua proyek yang dikerjakan rekanan yang masuk dalam APBD dan APBD Perubahan. Karena kalau tidak nanti di lapangan banyak yang tidak sesuai jadinya malah seperti ini (jembatan Banir),” tegasnya.
Ditegaskannya lagi, selain mengintensifkan pengawasan, Ia pun meminta agar PUPR dapat terus berkoordinasi dengan pihak pelaksana dalam setiap perkembangan pelaksanaan proyek. Utamanya proyek jembatan. Karena proyek dengan anggaran yang besar harus sesuai dengan kualitas yang ada dilapangan.
Menurut dia, pelaksanaan proyek khususnya yang ditangani pihak rekanan atau pihak ketiga memang rawan penyelewengan.
“Karena menyangkut anggaran yang besar kualitas bangunan juga harus sesuai dengan yang dikeluarkan,” tegasnya.
Elievia juga menuturkan, sepulang kunjungan nanti pihaknya akan melihat langsung ke lokasi untuk dapat melihat langsung seperti apa permasalahannya.
“Saya akan melihat langsung progressnya pembangunannya seperti apa, masalahnya dimana, jadi kita jangan meraba – raba,”tandasnya.
Hanya yang jelas, kembali ia menambahkan pengawasan PUPR menjadi peranan penting bagi setiap pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pihak ketiga.
“Karena, setiap pekerjaan pembangunan infrastruktur harus lewat perencanaan teknis yang matang dan pengerjaannya pun harus sesuai dengan perencanaan,” tutupnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Proyek pembangunan Jembatan Banir adalah proyek jembatan yang dilakukan secara lelang melalui Lelang Elektronik Pemilihan Langsung dari anggaran APBD 2017 senilai Rp.1.975.000.000 Miliar. Dalam pembangunannya, pihak pelaksana tidak menyertakan plang Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek.(cr2/ds/ris)
