Beranda Headline Kesejahteraan Kader Posyandu Jadi Isu Panas di Rapat Banggar DPRD Purwakarta

Kesejahteraan Kader Posyandu Jadi Isu Panas di Rapat Banggar DPRD Purwakarta

DPRD purwakarta
Sekda Purwakarta, Norman Nugraha: Honor Kader Posyandu Akan Dikaji Ulang di APBD Mendatang. (Foto: Istimewa) 

PURWAKARTA – Isu kesejahteraan kader Posyandu mencuat dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purwakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (17/9/2025).

Wakil Ketua Banggar, H. Entis Sutisna, menyoroti honor kader Posyandu yang disebut hanya Rp75 ribu per bulan. Menurutnya, jumlah tersebut sangat tidak manusiawi.

Rapat yang digelar di ruang Gabungan Komisi DPRD Purwakarta itu dipimpin Ketua DPRD Sri Puji Utami dan dihadiri Sekretaris Daerah Purwakarta, Norman Nugraha, selaku Ketua TAPD.

Baca juga: Bupati Purwakarta Hadiri Rakor Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jawa Barat

Agenda pembahasan meliputi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026, dengan pemaparan dari empat perangkat daerah: Dinas PUTR, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan.

Dalam sesi tanggapan, sejumlah anggota dewan menyampaikan kritik dan masukan. Anggota Banggar Said Ali Azmi misalnya, menyoroti buruknya pelayanan di Puskesmas Wanayasa.

Sementara itu, Entis Sutisna kembali menekankan pentingnya perhatian terhadap kader Posyandu.

“Saya dapat informasi petugas Posyandu sebulan honornya Rp75 ribu, betul ya? Kalau benar, ya Allah, miris sekali. Hal seperti ini wajib kita ingatkan terus,” ujar Entis, yang juga Wakil Ketua III DPRD dari Fraksi PDI-P.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Purwakarta Norman Nugraha menyatakan bahwa seluruh masukan akan ditindaklanjuti. Ia berjanji persoalan honor kader Posyandu akan dikaji ulang agar dapat dicarikan solusi dalam penyusunan APBD mendatang.

Baca juga: Om Zein Lihat Dong Kondisi Pembangunan di Desa Parakanlima

“Seluruh masukan dari pimpinan dan anggota dewan akan menjadi catatan kami. Soal honor kader Posyandu, tentu akan kami kaji kembali agar ada solusi yang lebih baik di APBD mendatang,” kata Norman.

Melalui rapat ini, legislatif dan eksekutif menegaskan komitmen bersama untuk mengevaluasi kebutuhan serta menetapkan prioritas pembangunan, dengan harapan setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat Purwakarta. (*)