Beranda News LSPP, DPRD Pakai Hak Interpelasi Anda!!

LSPP, DPRD Pakai Hak Interpelasi Anda!!

PURWAKARTA-Audit terhadap implementasi Peraturan Daerah No. 11/2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta telak merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi.

DPRD dalam kapasitasnya sebagai legislator sekaligus punya beban pengawasan harus serius, keseriusan tersebut harus ditunjukkan dengan menggunakan hak-hak politiknya, bahkan hak interpelasi bisa dilakukan, karena merupakan salah satu pilihan hak politik bila ada persoalan yang krusial yang harus disikapi.

“Pertama, ada 125 program RTRW tahap II (2017-2021) yang berakhir dan bersinggungan di tahun 2021. Sebagai produk hukum, Perda bersifat mengikat dan memaksa,”jelas Sansan Ramdhani Juru Bicara LSPP (Lingkar Studi Pembangunan Purwakarta) Kamis (23/9)

“Pertanyaannya adalah bagaimana tanggung jawab Bupati Purwakarta sebagai pelaksana RTRW terhadap urusan ini, apakah Bupati paham,”tanyanya

“Ada dua sudut pandang kritis yang perlu disoal pada konteks tersebut, yaitu komitmen perencanaan pembangunan dan komitmen anggaran. Program yang muncul di RTRW pada akhirnya harus direalisasikan sebagai bentuk komitmen pembangunan kepada publik Purwakarta”tegasnya

“Jika tidak terlaksana, maka publik boleh curiga bahwa agenda pembangunan tidak berjalan sesuai rencana, pertanyaannya agenda pembangunan Purwakarta hari ini versi siapa?,”ungkapnya

“Program yang dituangkan dalam Perda RTRW berkaitan erat dengan alokasi anggaran publik. Jika tidak terlaksana, Bupati perlu klarifikasi sebagai wujud pertanggung-jawaban publik, kemana anggaran dan dialokasikan untuk apa,”ujarnya

“Salah satunya munculnya Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019 Tentang Penataan Kawasan Bungursari Istimewa. Peraturan Bupati yang tertanggal Januari 2019 ini secara kontruksi aturan merujuk pada Rencana Rinci Tata Ruang yang diatur ketentuannya dalam Perda 11/2012 Tentang RTRW Kabupaten Purwakarta,”paparnya

“Sementara, termaktub jelas pada pasal 92 ayat (4) bahwa “Rencana Rinci Tata Ruang dan ketentuan zonasi ditetapkan dengan Perda. Artinya Perbup ini jelas terindikasi pelanggaran dan mengindikasikan penyalahgunaan kewenangan (abusement of power) Bupati dalam pengambilan kebijakan publik,”tegasnya

“Hal ini tidak selesai pada urusan kontruksi hukum saja, masih ada hal lain yang perlu dipertanyakan adalah berapa banyak perizinan yang sudah turun di kawasan tersebut, dan bagaimana kesesuaiannya dengan ketentuan Perda RTRW,”ujar Sansan

“Berapa banyak nilai investasi berdasarkan izin-izin yang telah turun di kawasan tersebut sejak Perbup ditetapkan, lalu bagaimana kontribusinya terhadap PAD Purwakarta, lalu tugas siapa menyikapi hal ini,”jelasnya

“Ini tugas DPRD, dan sampai saat ini sudah ada 4 Fraksi di DPRD Purwakarta yang menyatakan kesiapannya untuk mendorong hak interpelasi Perda RTRW Purwakarta, diantaranya PKB, PKS, Gerindra dan PAN. Tinggal dibuktikan saja apakah kesiapan itu sekedar omong kosong diwarung kopi atau memang betulan bisa terjadi, beranikah DPRD melakukan hak interpelasi,”pungkasnya. (trg)

Artikel sebelumnyaDekan FISIP Unsika: Pengguna Narkotika Tidak Perlu Dipenjara, Cukup Direhabilitasi
Artikel selanjutnyaDinilai Terindikasi Dugaan Korup, Mahasiswa Tuntut Evaluasi Program Karawang Cerdas