Beranda Purwakarta Pengadaan Mobil Ambulans di Purwakarta Diduga Janggal

Pengadaan Mobil Ambulans di Purwakarta Diduga Janggal

PURWAKARTA, TVBERITA.CO.ID- Transparansi pengadaan mobil ambulan desa tahun 2019 di hampir seluruh desa di Kabupaten Purwakarta, yang menggunakan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBHP) tahun 2017 dan 2018 diduga ada kejanggalan.

Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP), mengatakan publik ingin dugaan-dugaan kejanggalan dalam proses pengadaan mobil ambulan desa ini diusut tuntas.

“Kami menduga adanya dugaan kejanggalan dalam pengadaan mobil ambulan desa tersebut,”jelas Hikmat Ibnu Aril Ketua GMMP Purwakarta, Minggu (30/6).

“Diantaranya dari pengkondisian jenis mobil tertentu, cashback harga pembelian dari dealer, proses pelaksanaan swakelola pengadaan ambulan, hingga laporan pertangungjawaban pengadaan,”ujarnya.

“Ada dugaan pengarahan jenis mobil pada salah satu jenis merk tertentu, padahal setahu saya pengadaan dilakukan secara swakelola oleh masing-masing desa. artinya desa memiliki kewenangan untuk memilih jenis mobil ambulan apapun selama sesuai dengan anggaran yang tersedia,”paparnya.

“Kita bisa lihat dan sudah terjadi hari ini, sebagian desa ada yang menggunakan Wuling dan ada Suzuki, pertanyaannya apakah ada penawaran minimal dari tiga merk kendaraan ke desa-desa, sebagai pembanding baik harga maupun kualitas kendaraan, saya yakini itu tidak dilakukan,”tegasnya.

Ia berharap pihak aparat penegak hukum bisa mengusut tuntas dugaan-dugaan kejanggalan dalam pengadaan mobil ambulan desa ini.

“Institusi hukum seharusnya cepat mengantisipasi permasalahan ini, sehingga masyarakat tahu bagaimana proses pengadaan ambulans, ini bukan masalah selera desa mau menggunakan merk apa tetapi ini terkait penggunaan anggaran, jangan sampai anggaran tersebut terbuang percuma karena memilih merk yang salah,”pungkasnya.

Untuk diketahui, pengadaan mobil ambulan desa ini sebanyak 115 unit ambulan merek Wuling, dan 60 unit merek Suzuki APV. Sumber anggaran berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBHP) untuk tahun 2017 dan 2018 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati No. 211 Tahun 2018.(trg/ris)