PURWAKARTA – Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tata Ruang dan Pertanahan di Jawa Barat yang digelar di Bale Gemah Ripah, Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate. Rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Rapat koordinasi tata ruang dan pertanahan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai langkah strategis untuk mengakselerasi pemulihan, mempertahankan, serta meningkatkan fungsi hutan dan lahan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan di Jawa Barat. Tata ruang Jawa Barat menjadi fokus utama dalam upaya mitigasi bencana dan keberlanjutan lingkungan.
Baca juga: Police Goes to School, Siswa SMPN 6 Purwakarta Ikuti Pelatihan PBB dari TNI-Polri
Dalam paparannya, Gubernur Jawa Barat menekankan pentingnya tata ruang Jawa Barat yang terintegrasi untuk menjamin ketersediaan pangan, ketahanan energi berbasis sumber daya hayati, serta penataan wilayah yang aman dari ancaman bencana hidrologi. Menurutnya, tata ruang yang baik merupakan fondasi utama pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.
Lebih lanjut, Gubernur Jabar menyampaikan bahwa perubahan tata ruang Jawa Barat harus segera diakselerasi. Skala perencanaan tata ruang provinsi harus selaras dengan tata ruang kabupaten dan kota agar tidak terjadi perbedaan kebijakan di kemudian hari, khususnya dalam pengendalian alih fungsi lahan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera menetapkan seluruh sempadan sungai di wilayah Jawa Barat. Langkah ini sekaligus menjadi dasar pengajuan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna menyikapi maraknya alih fungsi lahan yang memicu bencana banjir dan longsor.
Baca juga: Bupati Om Zein Lantik Sekda dan Inspektur Baru, Perkuat Tata Kelola Purwakarta Istimewa
Sebagai bentuk komitmen bersama, dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Jawa Barat antara Pemprov Jabar, Kementerian ATR/BPN RI, PT Perkebunan Nusantara I, dan Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri ATR/BPN RI, Nusron Wahid, serta para kepala daerah se-Jawa Barat.
Melalui rapat koordinasi tata ruang dan pertanahan ini, diharapkan daya dukung lingkungan, produktivitas lahan, serta peran hutan dan wilayah sungai sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat Jawa Barat dapat terus terjaga dan ditingkatkan. (*)
