KARAWANG – Ratusan pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) karena tidak mengikuti ujian seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Nendi Sopandi menyebutkan, kurang lebih ada sebanyak 278 honorer yang terancam PHK.
Kebanyakan, mereka berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).
Baca juga: Bupati Aep Komitmen Prioritaskan Guru Honorer Karawang Jadi PPPK
“278 pegawai ini sudah terdata di database BKN sejak bulan Oktober 2022. Sudah kita telpon satu-satu, alasannya mengundurkan diri faktor usia, mengundurkan diri faktor fisik, sakit, sudah tidak aktif, tidak aktif, sudah tidak berminat dan ada pula yang meninggal dunia,” ungkap Nendi saat diwawancarai pada Jum’at, 24 Januari 2025.
Nendi mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong para pegawai agar mengikuti seleksi PPPK.
Baca juga: Target 100 Hari Kerja Bupati Karawang Usai Dilantik: Pendidikan-Kesehatan Tetap Prioritas
Meskipun telah dihubungi satu persatu, mereka enggan mengikuti karena alasan tertentu.
“Kami sudah membujuk mereka berkali-kali, bahkan menghubungi satu persatu. Sayangnya, mereka menolak mengikuti seleksi ini,” katanya.
