KARAWANG– Tak berpenghuninya Rumah Dinas Bupati (RDB) dan Wakil Bupati (RDWB) Kabupaten Karawang kerap disesalkan banyak pihak. Bangunan yang menyerap uang rakyat sebesar Rp5,8 Miliar itu, dianggap mubadzir lantaran Bupati dan Wabup terkesan tidak ingin menempati rumah dinas.
Demikian dikatakan Pemerhati Pemerintahan Karawang, Asep Agustian SH.MH, saat diwawancara tvberitacoid, Selasa (21/9).
Ia menekankan agar Bupati dan Wakil Bupati sudi menempati rumah dinas tersebut. “Jadi ketika masyarakat mau ketemu bukan di rumah pribadi, karena sudah diberikan rumah dinas.”
“Bahkan lantaran kosong melompong begitu, tak jarang masyarakat menjuluki Rumdin tersebut seperti rumah hantu,” sesal Askun, sapaan akrabnya.
Askun menambahkan, jika memang kondisi rumahnya dianggap sederhana, Bupati dan Wakil Bupati tetap harus menempati rumah tersebut karena memang sudah bagiannya.
“Ya tempati saja, toh semuanya sudah dibiayain. Rumah, kendaraan, kesehatan, makan dan minum, semua dijamin negara, termasuk pemeliharaan,” terangnya.
Akan tetapi, lanjutnya, jika pembiayaan tersebut dialihkan ke rumah pribadi tentunya menyalahi aturan. Sementara jika melihat kondisi rumah dinas yang kumuh, disinyalir anggaran pemeliharaan diduga beralih ke rumah pribadi.
“Biar pun Bupati dan Wakil Bupati sudah kaya raya, tetapi agar sama-sama dan dekat dengan rakyat, mohon untuk menempati rumah dinasnya itu,” pungkasnya. (kii)
