KARAWANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menegaskan komitmen untuk tetap memperjuangkan ribuan honorer yang belum diangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kepala Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang, Nendi Sopandi, menyebut pihaknya selalu berupaya optimal melakukan pengusulan formasi PPPK.
Komitmen itu terbukti dengan belanja pegawai APBD Karawang yang mencapai 33,24 persen. Padahal secara aturan, belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen.
Baca juga: Ribuan Guru Honorer Tuntut Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, DPRD Karawang Restui
“Di satu sisi kan belanja pegawai kita sudah di atas 30 persen. Kalau melebihi ada punishment dari pusat,” kata dia, Selasa (25/2).
Itu artinya, pengangkatan PPPK tidak bisa dilakukan secara serampangan karena menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
“Itu lah kenapa kita suka lama pembahasan formasi ya itu memperhatikan anggaran belanja pegawai, sekarang udah 33,24 persen. Jangan sampai toh-tohan banyak tapi melanggar aturan,” papar Nendi.
Baca juga: Volume Sampah Karawang Diprediksi Naik Jadi 1.300 Ton per Hari Selama Ramadan
“Akan tetapi pastinya kan tetap kami usulkan, nanti TAPD yang menyampaikan, berapa kemampuannya,” tambah dia.
Total jumlah honorer di Karawang saat ini masih mencapai 3.623 pegawai; terdiri dari 1.596 guru honorer dan 2.027 dari honorer nakes dan teknis.
