KARAWANG – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa beserta anggota DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Proyek Penanganan Banjir Karangligar di Parungsari, Kecamatan Telukjambe Barat pada Kamis, 20 November 2025.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut; Staff Ahli Menteri Pekerjaan Umum IV (SAMPU IV), Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PU, Kepala Balai Kemen PU di Provinsi Jawa Barat, BBWD Citarum, Wakil Bupati Karawang, Kapolres, Sekda Karawang dan jajaran tamu terhormat lainnya.
Saat tiba di lokasi, Saan Mustopa yang akrab disapa Kang Saan itu mengatakan kepada seluruh hadirin bahwa ia lahir dan besar di Kabupaten Karawang.
Baca juga: Geger Penemuan Kerangka Manusia di Saluran Irigasi Karawang, Polisi Jelaskan Begini
Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu mengungkapkan bahwa dirinya tahu persis bagaimana kegelisahan warga Karangligar yang hampir setiap tahun dihantui bencana banjir.
“Dulu waktu saya kecil, saya mengalami nasib yang sama, kalau hujan tiba-tiba banjir, bedanya banjir yang saya alami karena tanggul Citarum jebol. Lagi enak tidur tengah malem banjir, ayam, bebek, sawah yang siap panen hancur. Jadi saya mengalami situasi yang dialami masyarakat Karangligar,” ungkapnya.
Di samping itu, Kang Saan menegaskan bahwa banjir di Karangligar harus segera diselesaikan hingga ke akar permasalahan. Pasalnya, banjir tersebut telah terjadi berulang selama kurang lebih 20 tahun lamanya.
Selain itu, Kang Saan juga menyinggung soal program prioritas presiden dimana salah satunya adalah menjaga ketahanan pangan.
Baca juga: Inflasi Nasional Terkendali, Purwakarta Perkuat Koordinasi Lewat Rakor Kemendagri
Karawang sendiri, adalah wilayah dengan lumbung padi nasional, dan Karangligar termasuk salah satu daerah yang memiliki wilayah persawahan.
“160 hektare lahan sawah yang terdampak di Karangligar, tentu ini mengurangi persoalan ketahanan pangan. Jadi kita harus menjaga,” tegasnya.
Saan menjelaskan bahwa dalam upaya penyelesaian masalah banjir di Karangligar, DPR RI khususnya Komisi V berkolaborasi dengan Kementerian PU, BBWS dan Pemkab Karawang.
