KARAWANG – Wakil Bupati (Wabup) Karawang, Aep Syaepuloh memuji kinerja Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga keamanan.
Apresiasi itu ia sampaikan saat perayaan HUT ke-73 Satpol PP dan HUT ke-61 Satlinmas di Plaza Pemkab Karawang, Senin (20/3/2023).
“Menjaga keamanan, ketertiban lingkungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat bukan suatu hal yang mudah. Satpol dan Linmas bertugas menjaga keamanan dengan sigap dan akurat,” ujar Aep.
Dirinya menganalogikan Satpol PP dan Satlinmas layaknya akar rumput yang tak terlihat. “Mereka seperti akar rumput yang tak terlihat, tapi bekerja dalam menjaga keutuhan,” tuturnya.
Baca juga: Investasi Ditarget Rp 40 T, Wabup Aep Minta Pusat Perbaiki Infrastruktur di Karawang
Menurutnya, Satpol PP dan Satlinmas memiliki tugas penting, yakni menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif serta menegakkan peraturan daerah Kota Karawang.
Hal itu tercermin saat anggota Satpol PP beraksi membubarkan tawuran antar pelajar yang sempat menghebohkan beberapa waktu lalu.
“Untuk itu saya berpesan agar Satpol PP dan Satlinmas harus meningkatkan patroli di lapangan untuk memastikan ketertiban di masyarakat dengan bersikap tegas namun dengan cara humanis,” paparnya.
Situasi dan kondisi Kabupaten Karawang yang kondusif, kata dia, akan meningkatkan kepercayaan untuk meningkatkan nilai investasi.
“Jika investasi di daerah bagus, dapat menggerakkan roda perekonomian yang baik dan mampu membendung laju inflasi,” ulasnya.
Kerap dipandang sebelah mata
Sekretaris Satpol PP Karawang, Mukhlisin menjelaskan, kali ini pihaknya sedang melakukan pembenahan dalam menjaga keamanan secara tegas dan humanis.
Baca juga: Puluhan Papan Reklame Usang dan Tak Berizin Dibongkar Satpol PP Karawang
Sebab sebelumnya Satpol PP kerap dipandang sebelah mata oleh masyarakat.
“Diharapkan Satpol PP itu tidak seperti dulu, kalau di lapangan berurusan dengan PKL kan biasanya garang-garang. Sekarang kita harus humanis, tegas tapi humanis,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, saat ini Satpol PP akan berkoordinasi dengan OPD lain dalam menangani kasus-kasus yang ada di lapangan.
“Dulu tidak sesuai aturan, misal PKL langsung digaruk dibawa ke kantor. Sekarang enggak, kita kolaborasi, contoh kita ngadain semacam operas anjang, ODGJ, kita kolaborasi sama Dinas Sosial agar bisa terurus tuntas,” ungkapnya. (*)
