Beranda Regional Sanksi Pidana Menanti ASN Tidak Netral di Pemilu 2019

Sanksi Pidana Menanti ASN Tidak Netral di Pemilu 2019

BEKASI, TVBERITA.CO.ID- Menjelang Pilpres dan Pileg pada 17 April 2019, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bekasi diminta untuk tidak menggunakan posisi maupun jabatan berpihak kepada peserta pemilu. Hal itu demi menjaga netralitas ASN selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg.

Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail mengatakan, netralitas ASN sudah tertuang dalam UU Pemilu bahwa ASN itu harus netral, dan itu ada sanksi pidananya, kemudian juga dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 5 terkait netralitas ASN, dalam PP tersebut sanksi terberat ASN bisa diberhentikan secara tidak hormat.

Oleh karena itu, Ali mengimbau peran serta masyarakat untuk melaporkan ke pihak Bawaslu apabila menemukan atau melihat ASN tidak netral di pemilu 2019.
“Kita (Bawaslu) meminta kepada masyarakat bila menemukan atau melihat ASN tidak netral untuk segera melaporkan ke pihak Bawaslu agar bisa diproses, masyarakat jangan takut melaporkan pelanggaran tersebut,” ujar Ali kepada Wartawan, Senin (11/2).

Ali secara tegas meminta kepada seluruh ASN Pemkot Bekasi bersikap netral, karena ASN adalah pelayan masyarakat yang mempunyai posisi sentral dan bisa mempengaruhi masyarakat.

“ASN harus 100 persen netral tidak boleh tidak netral, kecuali pejabat politik (Wali Kota dan Wakil Wali Kota) karena sudah ada aturannya tersendiri,” tukasnya.

Demi mengawasi netralitas ASN, lanjut Ali, Bawaslu akan melakukan pengawasan melekat dengan memerintahkan Panwascam dan PPL guna mengawasi gerak-gerik ASN di tingkat Kecamatan.

“Instrumen-instrumen Bawaslu yakni Panwascam dan PPL kita kerahkan untuk mengawasi ASN di bawah, kita suruh untuk mengawasi gerak-gerik pegawai di tingkat Kecamatan,” pungkasnya. (cr1/fzy)