Beranda Regional Sebelum Pokir Realisasi, Dewan Dampingi Tim Survey Dinas PUPR 

Sebelum Pokir Realisasi, Dewan Dampingi Tim Survey Dinas PUPR 

KARAWANG – Anggota DPRD dapil IV Karawang, H Mahpudin, dampingi tim survey dari Dinas PUPR sebelum aspirasi untuk pembangunan infrastruktur realisasi di lapangan tahun 2021 ini. Dewan Fraksi Partai Demokrat ini, ingin memastikan infrastruktur yang akan digarap Dinas PUPR tersebut, sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat di lapangan.

“Jangan ada miss antara Dinas PUPR dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, baik itu turap maupun jembatan. Jadi harus di sesuaikan saat nanti realisasi pembangunannya. Atas dasar ini, saya dampingi tim survey agar jangan terfokus pada gambar, ukuran dan bentuk yang baku, tapi sesuaikan dengan yang diharapkan penggunanya, yaitu masyarakat,” kata Dewan yang akrab disapa Haji Evenk ini, Kamis (27/5).

Ia menambahkan, di tengah kesibukannya menjalankan tugas-tugas sebagai DPRD, dirinya akan selalu menyempatkan diri mendampingi tim survey Dinas PUPR, utamanya yang akan menggarap aspirasi atau Pokok Pikiran (Pokir) di dapilnya. Sebab, ia merasa, kalau tanpa pendampingan, khawatir ada selisih faham dengan yang diharapkan oleh masyarakat di lapangan.

Misalnya, dalam pembangunan jembatan, warga inginkan konturnya diperpanjang 1 meter memanjang ke akses jalan agar manuver kendaraan lebih leluasa, maka aspirasi ini harus diserap Dinas PUPR untuk mensiasatinya dan tidak melulu berpangku pada batas ukuran yang baku.

“Saya kira lewat pendampingan semacam ini bersama Dinas PUPR, warga dan aparat desa setempat, efektif menghindari selisih faham di lapangan, sehingga selama progres pembangunan aspirasi kami, berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan pengguna,” ujarnya.

Terakhir, sambung Evenk, manfaat mendampingi tim dari Dinas PUPR ini juga untuk memberikan masukan dan kepastian, agar aspirasi yang diberikannya di beberapa titik dapilnya, selama progres pembangunan berkualitas baik, tepat waktu, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (kie)

Artikel sebelumnyaBanyak Minimarket Langgar Perda 20 Tahun 2016, DPRD: Kok Izinnya Bisa Keluar
Artikel selanjutnyaStatus Terancam Pasca Pilkades, Forum BPD Curhat ke Komisi 1 DPRD Karawang