KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Rendahnya penyerapan anggaran di Pemerintahan Kabupaten Karawang yang kerap terjadi setiap tahunnya, menurut praktisi hukum Asep Agustian karena adanya ekses dari tiga ‘matahari’ di Pemkab Karawang.
“Yang saya baca, sepertinya semua ingin jadi kepala dan pemimpin. Seharusnya ‘matahari’ itu cukup satu, yakni Bupati Cellica Nurrachadiana. Saya sepakat dengan akan adanya sanksi tegas terhadap kepala SKPD yang serapannya di bawah 90 persen. Tapi bupati pun harus memberikan teguran keras terhadap ‘matahari – matahari” lain. Karena urusan kebijakan dan program tidak mesti ada dari wakil bupati maupun sekda. Semua muara cukup di bupati sebagai pemegang kebijakan,”sentil Asep.
Keadaan seperti inilah yang menurut Asep, menyebabkan kinerja para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) menjadi penuh kebimbangan. Dimana ketiga matahari tersebut memiliki banyak sisi.
“Jadi sudahilah, perasaan masing – masing sebagai pemimpin, dan Bupati Karawang harus tegas bahwa dirinyalah pimpinan di Kabupaten Karawang. Agar para kepala SKPD ini dapat berkaca pada satu arah tujuan, bukan kubu ini kubu itu, sehingga melemahkan kinerja mereka,”tandas Asep.
Dan Bupati sendiri seharusnya,sambung Askun, sapaan bekennya, dapat menempatkan orang – orang sesuai kemampuannya mewujudkan program yang sudah tertuang di dalam RPJMD Bupati. Jangan hanya berdasarkan bisikan – bisikan atau rekomendasi dari orang terdekat saja.
Ditambahkan, Bupati memiliki banyak program – program yang tertuang dalam RPJMD yang dapat terwujud bila didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang memang harus pintar-pintar menjalankan program – program tersebut.
“Atau memang pintarnya tanda kutip, pintar dipaksa, pintar gembosan, pintar karbitan, atau memang pintar ketakutan?,”herannya.
Askun ironis, uang tersedia tapi tidak mampu membelanjakannya. Padahal, dengan terlaksananya program yang tepat sasaran, maka secara otomatis akan meningkatkan pembangunan dan daya beli masyarakat.
“Serapan anggaran kenapa jadi perhatian serius? Karena akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Ketika serapan anggaran rendah, yang perlu dipertanyakan adalah paradigma politik anggarannya. Apakah berpihak atau tidak pada pengentasan kemiskinan, meminimalisir pengangguran, dan kesehatan masyarakat. Di sinilah, mesin birokrasi di pemkabnya yang mesti berbasis kinerja, bukan pada kerja-kerja politik berorientasi panggung pencitraan,” paparnya.
Seperti halnya Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang mengalami penyerapan anggaran paling terendah, dengan alasan kehati – hatian dalam menyerap anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) untuk pembangunan rumah sakit paru.
Dimana setiap tahunnya, DBHCT ini selalu diberikan oleh pemerintah pusat, namun Dinkes sebagai kuasa pengguna anggaran tidak dapat merealisasikan amanah yang sangat memang dibutuhkan oleh maayarakat Kabupaten Karawang, dengan alasan yang tidak jelas.
“Uang ini kan setiap tahun bertambah, masa setiap tahun juga harus menjadi Silpa, lalu kerja Dinkes apa dong dan mau sampai kapan seperti ini terus,”herannya.
Kehati – hatian atau ketakutan, menurut Asep bukan alasan yang dapat diberikan pembenaran, karena ada banyak cara yang bisa diambil agar pembangunan Rumah Sakit Paru ini dapat segera terealisasi bagi kepentingan masyarakat.
“Jika tidak sanggup, katakan. Jika perlu mundur saja sebagai kepala dinas, jika memang punya malu atau non job kan saja semua pegawai Dinkes jika tidak bisa bekerja dengan baik,”tukasnya.
Sementara itu hingga berita diturunkan, pihak Dinas Kesehatan sendiri sulit sekali dihubungi. Kepala Dinas selalu beralasan sedang sibuk dan melemparkan kepada Sekretaris Dinas. Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan , Nurdin, sendiri setiap kali coba ditemui pasti sedang rapat. (cr2/ds)
