KARAWANG – Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) menggelar seminar nasional bertema penguatan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Auditorium Gedung H. Opon Sopandji Unsika dan melalui Zoom Meeting ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari unsur kementerian, pemerintah provinsi hingga legislatif.
Rektor Unsika, Prof. Dr. Ade Maman Suherman, turut hadir bersama Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama, Yayat Hendayana.
Baca juga: 30 Ribu Anak Tak Sekolah, DPRD Karawang Desak Pemkab Validasi Agar Beasiswa Tepat Sasaran
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, menyoroti masih lemahnya sinkronisasi kebijakan publik antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai persoalan tersebut salah satunya disebabkan belum optimalnya pemanfaatan data dalam proses perumusan kebijakan.
“Pendekatan Evidence-Based Policy menjadi penting agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun praktis,” ujarnya.
Dari sisi pengembangan sumber daya manusia, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Dr. Ika Mardiah, mengungkapkan kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada menurunnya alokasi pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN).
Baca juga: Update KA Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi: 14 Orang Tewas, 84 luka
Padahal, menurutnya, kebutuhan peningkatan kompetensi ASN justru terus meningkat. Untuk itu, BPSDM Jawa Barat mendorong pemanfaatan metode pembelajaran digital, kolaboratif, dan mandiri sebagai solusi di tengah keterbatasan anggaran.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Dr. Cucu Sugiarti, menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan di daerah.
