PURWAKARTA, TVBERITA.CO.ID- Anas Ali Hamzah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kebijakan dan Pembangunan (eLKaP) Purwakarta dan Ketua PB Permata (Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta) Dion murdiono menilai bahwa pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan roda kepemerintahan sangat tertutup atau tidak transparan dan hal tersebut mengundang potensi rentan adanya penyalahgunaan wewenang.
“Kami sudah beberapa kali mengakses informasi soal dokumen APBD, tapi sangat sulit didapatkan bahkan jawaban dari pelaksana pemerintah yaitu BKAD harus ada rekomendasi dari Bupati.
Ini sangat mengherankan, apa-apa harus ke Bupati, lalu apa tugas mereka. Dan pada saat dimintai regulasi soal keharusan ada rekomendasi, hanya jawaban diplomatif yang hanya didapatkan,” beber Anas dan Dion, Sabtu (10/3).
Menurutnya, dokumen APBD tersebut diminta dengan tujuan untuk bahan diskusi rutin dari program yang sudah direncanakan Elkap, dan juga sebagai syarat untuk mengikuti sekolah angaran yang digelar oleh Centre for Budget Analysis (CBA) di Jakarta.
“Secara prosedur sudah kami tempuh, tapi entah kenapa mereka tidak mau memberikan dokumen tersebut. Sehingga muncul kecurigaan bahwa adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugasnya,”tegasnya.
Selain itu, Ia berencana akan melayangkan surat keberatan dan akan mengsengketakan permasalahan tersebut pada Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Barat agar mereka ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami sudah bertemu dengan KIP Jabar, dan KIP akan menindaklanjuti permasalahan tersebut,” tandasnya.
Elkap telah melaksanakan survey pengetahuan masyatakat, lankitnya, soal informasi publik dan yang menjadi sasarannya yaitu mahasiswa, karena mahasiswa merupakan jembatan antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pelaksana tugas dalam pelayanan publik.
“Hasilnya 88% dari 100 mahasiswa Purwakarta sangat kesulitas mengkases informasi, bahkan mereka tidak mengetahui jumlah anggaran pemda Purwakarta serta pengalokasiannya,”ujarnya.
Ditambahkan Ketua PB Permata Dion Murdiono, menilai diakhir jabatannya selaku Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, dianggap banyak meninggalkan persoalan keuangan.
“Seharusnya seorang pemimpin yang kredibel itu diakhir masa kekuasaannya, Ia tidak meninggalkan sedikitpun permasalahan,”ujarnya.
Karena selama dua periode menjadi Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, dianggap masyarakat sebagai Bupati yang selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat walau kesejahteraan itu belum sepenuhnya dirasakan.
Serta kebijakan yang ia ciptakan dengan wakil bupati dan seluruh jajarannya tidak berdampak secara signifikan bagi kemajuan Kabupaten Purwakarta.
“Seharusnya Dedi Mulyadi sebagai orang yang pernah menjadi Pucuk pimpinan pemerintah daerah Purwakarta dan Dadan Koswara sebagai wakil nya sekaligus pelaksana tugas Bupati sekarang bertanggung jawab terhadap semua persoalaan yang kini terjadi di Purwakarta,”pungkasnya.(KB)
