Beranda Regional Soal Kepastian Hukum Biaya, Bapenda Jawab Notaris

Soal Kepastian Hukum Biaya, Bapenda Jawab Notaris

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang akhirnya angkat bicara soal keluhan para notaris yang tergabung dalam Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Karawang.
 
Sebelumnya para notaris tersebut mendatangi DPRD Karawang mempertanyakan kepastian hukum mengenai Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diberlakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam hal ini Bapenda Karawang.
 
Sekretaris Bapenda Kabupaten Karawang, Mustopa, menjelaskan bahwa dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) ternyata ada beberapa perbaikan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai  bentuk tindak lanjut.
 
Dan tentunya, lanjut Mustopa, imbasnya adalah kepada para notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Camat sebagai PPATS dan lebih jauh lagi kepada kepala desa.
 
“Selama ini mereka berada di zona nyaman karena tidak tersentuh. Akan tetapi sekarang tersentuh, karena kita yang diaudit tersentuh oleh BPK dan tentunya akhirnya imbasnya kepada mereka,”ujarnya.
 
Dikatakannya, Bapenda sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas memungut pajak BPHTB tidak pernah melakukan pemeriksaan atau “verifikasi di awal”. Pasalnya, selama ini setiap penjual dan pembeli yang bertransaksi di notaris yang datang melaporkan menghitung itu langsung membayarkan sendiri BPHTB nya, dengan nilainya berapapun langsung diterima.
 
Dan ternyata setelah dilakukan pengkajian, hal tersebut tidak mendongkrak pendapatan. Disisi lain aturanya Dispenda sebetulnya diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi atau cek up lapangan atas nilai yang dilaporkan itu. Dimana setelah dilakukan cek langsung di lapangan banyak yang terjadi selisih antara yang dilaporkan dengan hasil verifikasi.
 
Mustopa mencontohkan, misalkan si A dan si B melakukan transaksi jual beli datang ke notaris terus laporan ke Dispenda dengan nilai transaksinya Rp. 100. Ternyata setelah dicek lapangan dan berdasarkan kepada keterangan si penjual maupun si pembeli, atau mengecek harga pasaran disana, atau mencari informasi yang lain, hasil cek lapangan harga Rp. 100 itu tidak wajar, dimana seharusnya Rp.200.
 
“Nah banyak yang terjadi seperti itu. Dan selama ini, akhirnyakan kami tidak menyalahkan siapa- siapa. Artinya kan selama ini ada zona nyamannya seperti itu, sehingga mereka kaget dan mulai bergejolak. Ada komplain dan lain sebagainya. Namun kami tetap pahami karena itu merupakan proses menuju perbaikan,”ulasnya.Menurutnya, setiap proses perubahan menuju perbaikan pasti akan ada reaksi. 
 
“Notaris mungkin kurang nyaman, karena memerlukan waktu yang agak lama. Dan memang disatu sisi akan kita perbaiki, dan disisi lain itu adalah aturan yang harus kita tempuh dan tentunya dapat lebih mendongkrak pendapatan,”harapnya.
 
Kembali diterangkannya, di tahun 2017 BPHTB mulai diaudit oleh BPK. Di tahun 2018, Dispenda mulai menganalisa setiap transaksi yang terjadi di lapangan yang dilaporkan. Jika dalam hasil analisa ditemukan ada hal yang dinilai kurang wajar, Dispenda akan melakukan cek lapangan.
 
“Cek lapangan ini tidak dikenakan biaya, karena rame di luaran kok lama sementara yang pake uang kok cepat. Oleh karenanya kita akan buatkan surat edarannya. Check lapangan ini tidak dikenakan biaya,”tandasnya.
 
Masalah Mengapa agak lama, ungkapnya, untuk melayani satu kabupaten yang setiap harinya terjadi ratusan transaksi yang dilaporkan ke Dispenda, sumber daya manusia yang ada di Dispenda sebagai tim penilai yang bersertifikat hanya ada 3 orang. Sementara penilai itu harus bersertifikasi.
 
“Dan kita mensiasatinya dengan membuat tim. Agar tiap hari mereka keluar melakukan cek lapangan, meski memang belum maksimal. Dan kita terus melakukan penambahan SDM dengan mengirimkan dua orang setiap bulannya untuk melakukan pelatihan agar mengikuti pelatihan bersertifikasi,”pungkasnya.(nin/ds)