Beranda Karawang Soroti Track Record Dedi Ahdiat, Asep: Banyak Tinggalkan Jejak Tidak Baik

Soroti Track Record Dedi Ahdiat, Asep: Banyak Tinggalkan Jejak Tidak Baik

“Baca tuh Undang-undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang. Dimana Undang-undang tersebut merujuk pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945. Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi,” ujar Asep kembali mengungapkan.

Dalam Undang-undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

“Nah jelas dalam Undang-undang nomor 26/2007, sanksi tidak hanya dikenakan pada pemanfaat saja, tetapi juga kepada pemberi izin. Apa lagi terkait izinnya ini dipalsukan, dan itu sudah dibuktikan dengan adanya laporan pengusaha di Kepolisian,” imbuhnya lagi.

Disinggung Asep, pantas saja Menteri ATR/Kepala BPN periode 2014-2019, Sofyan Djalil pernah mengatakan, bahwa jumlah total lokasi terindikasi pelanggaran di Indonesia yaitu 6.621 lokasi. Sebaran paling banyak terdapat di wilayah Pulau Jawa sebanyak 5.286 lokasi.

“Ya salah satu dari sekian ribu itu, salah satunya di Karawang. Jadi mau sampai kapan penegak hukum membiarkan masalah ini? Itu mantan Kadis DPMPTSP-nya malah dipindah tugaskan sebagai Kadis PUPR. Sungguh hebat memang Bupati Karawang ini, orang yang banyak masalah dan memiliki masalah hukum yang menggantung, malah ditempatkan pada jabatan yang ploting anggarannya besar,” pungkasnya menyayangkan. (Nna/dhi)