Beranda Regional Sponsor TKI Jadi Sorotan, Disnaker Karawang Gandeng Polisi

Sponsor TKI Jadi Sorotan, Disnaker Karawang Gandeng Polisi

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Hasil Medical Check Up atau pemeriksaan kesehatan yang menjadi salah satu persyaratan wajib dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, tidak luput dari permainan oknum-oknum sponsor nakal Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Akibatnya, TKI menjadi korban praktik tersebut.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang Ayi Muchtar, kepada Koran Berita, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/1).

Menurutnya, selama ini ada 70 sponsor PJTKI yang terdaftar di Disnakertrans Kabupaten Karawang. Namun tidak sedikit juga oknum – oknum sponsor nakal yang berbekal surat tugas dari PJTKI untuk merekrut calon-calon TKI dengan cara ilegal.

Dan biasanya, Ayi menerangkan, para oknum sponsor nakal ini akan merekrut calon TKI yang hasil medical check up nya unfit untuk tetap diberangkatkan ke luar negeri dengan diiming-imingi uang “Fee” yang sedikit jauh lebih rendah daripada ketika TKI itu dinyatakan fit.

“Karena tergiur dan keinginan bekerja begitu tinggi, akibatnya ketika TKI sampai di negara penempatan dan diketahui bawah mereka tidak fit atau memenuhi standar kesehatan, maka TKI tersebut tidak bisa bekerja dan dipulangkan. Dan yang terparah adalah nasib mereka menjadi terombang ambing disana tanpa kejelasan. Inilah yang disebut ilegal,” katanya.

Dijelaskan Ayi, sebenarnya tidak ada istilah TKI ilegal, hanya saja pada proses pelaksanaannya, oknum sponsor TKI yang bersangkutan sudah merasa terlanjur mengeluarkan biaya untuk calon TKI tersebut, sehingga jalan ilegal pun dilakukan.

Masih adanya kondisi seperti ini dinilainya sungguh memprihatinkan. Dimana TKI selalu menjadi korban para oknum sponsor atas kebijakan pemerintah yang dikenakan kepada mereka.

“Apalagi mereka juga dikenai biaya untuk medical chek up ini,” imbuhnya.

Seharusnya, kebijakan medical check up ini bermanfaat bagi TKI. Namun justru, selama ini klinik-klinik yang melakukan medical check up adalah kepunyaan PJTKI itu sendiri. Sehingga tidak sedikit oknun – oknum sponsor yang mengakali hasil tesnya.

Untuk ke depannya, Tegas Ayi, Disnakertrans bekerja sama dengan aparat berwenang dalam hal ini kepolisian untuk menindak tegas oknum – oknum sponsor yang nakal tersebut, dari mulai menutup PJTKI yang menaungi oknum sponsor tersebut sampai kepada pidana hukum.

Dan Disnaker juga akan terus memperketat pengawasan kepada para sponsor-sponsor baik yang terdaftar di Disnaker maupun sponsor – sponsor dadakan, dengan bersinergi terus bersama Forum Komunikasi Sponsor Calon Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Kabupaten Karawang. Sehingga, tidak ada lagi TKI asal Karawang yang selalu dikorbankan.

“Oknum sponsor yang bekerja sama dengan PJTKI yang mengakali medical check up itu perlu diberi sanksi pidana dan kalau perlu dicabut izinnya. Sanksi serupa juga harus diberikan kepada PJTKI yang mengirimkan TKI yang belum mendapatkan pendidikan,” tegasnya.

Terakhir Ayi menjelaskan, rata-rata calon TKI tidak lulus pemeriksaan kesehatan karena mengidap berbagai macam penyakit seperti tuberculosis, hepatitis B, penyakit kelamin, serta penyakit kronis lainnya.

Dia mengatakan, kewajiban pemeriksaan kesehatan kepada seluruh calon TKI tersebut mengacu pada Peraturan Presiden No. 64/2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon TKI. Dimana dalam peraturan tersebut, mencakup pemeriksaan fisik lengkap, jiwa, dan pemeriksaan penunjang.

“Hasil tersebut untuk memperoleh data riwayat penyakit, kelainan fisik, dan fungsi kelainan jiwa yang diminta negara penempatan,” katanya.(cr2/ds)