CIANJUR, TVBERITA.CO.ID- Banyak pihak mempertanyakan keberpihakan dan kepedulian Bupati Cianjur, Irvan Rivano Mochtar dan Ketua DPRD Cianjur, Yadi Mulyadi terhadap petani dan peternak di akar rumput, saat pelantikan kepengurusan Kamar Petani dan Peternak Indonesia Daerah (Kappinda) Cianjur, di Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Rabu (25/4/2018) lalu.
“Saya terus terang kecewa, bupati dan Ketua DPRD tak hadir di sini. Meskipun sudah diwakili dan menyatakan maaf tidak bisa hadir karena kesibukan yang menurut saya tidak jelas. Di sinilah keberpihakan pemerintah daerah diuji,” kata Ade Sobari, anggota komisi III DPRD Cianjur yang hadir dalam pelantikan.
Ade Sobari sangat mendukung dan mengapresiasi kehadiran lembaga Kappin di tingkat akar rumput kabupaten, seperti yang tercermin dalam acara pelantikan Kappin yang berlangsung di Pasar Balegede, Cianjur. Bukan di kota besar, tapi langsung di kawasan sentra pertanian jauh di kaki gunung.
Selain dihadiri warga Desa Balegede, turut hadir dalam kesempatan pelantikan tersebut adalah tokoh masyarakat, pejabat desa dan muspika.
“Kehadiran saya memang tidak berkaitan dengan di komisi saya, tapi saya dulu lama berkecimpung di komisi yang menangani pertanian. Dan selalu problemnya sama tak banyak memberi mafaat dan kesejahteraan petani di daerah,” kata Ade Sobari.
Ade berharap agar petani dan peternak bisa merasakan manfaat kehadiran Kappin sebagai jembatan dengan berbagai pihak, baik dengan pemerintah, swasta dan pihak-pihak lainnya.
Sementara itu Ketua Umum Kappin Cahyo Nugroho menegaskan komitmennya, kehadiran lembaga Kappin tak berkaitan dengan lembaga politik mana pun, apalagi dikait-kaitkan dengan momen tahun politik 2019.
“Kami hadir sebagai fasilitator petani dan peternak dengan semua stakeholder yang terkait. Yang terpenting dan yang utama adalah kesejahteraan petani. Tak ada kepentinggan politik,” tegas Cahyo yang hadir bersama jajaran pengurus Kappin pusat.
Ketua Kappinda Cianjur Asep Rohidin menegaskan kesiapannya untuk melaksanakan misi dan visi dari Kappin Pusat, seusai dilantik dengan jajaran pengurusnya, di Balai Pertemuan Desa Balegede.
“Saya siap melaksanakan tugas Kappin sebagai jembatan petani dengan semua stakeholders yang ada di Kabupaten Cianjur,” kata Asep yang juga mantan kepala desa dan bergelar S2.
Asep memaparkan, daerahnya sangat potensial untuk di sektor pertanian. “Kami ada 32 kecamatan, 6 Kelurahan dan 354 desa, luas area yang luas dan kebanyakan ditanami tanaman holtikultura seperti sayuran, cabe keriting dan padi. Tapi tidak semua bisa dipakai lahan yang ada. Kami pernah mendata bahwa ada 2.000 ha lahan tidur, dengan status kepemilikannya yang tidak jelas karena tidak bayar PBB. Yang terjadi tanah itu ketika digarap warga yang bayar PBB warga.” katanya.
Ketika itu, pihaknya berhasil memperjuangkan agar lahan tidur tersebut kembali ke warga sehingga memberi manfaat yang luas dan langsung ke masyarakat melalui usaha berkebun dan pertanian, dengan mengajukan kepemilikan ke Badan Pertanahan Negara (BPN).
“Sayangnya kami sekarang tengah menghadapi gugatan balik dari perusahaan yang dulu membeli Hak Guna Usaha lahan tersebut. Padahal selama bertahun-tahun, hak tersebut tidak pernah dimanfaatkan dan menjadi lahan telantar,“ paparnya.
“Yang menyedihkan, pada saat lahan ditelanjarkan petani penggarap menjadi penyewa, dan merekalah yang harus membayar pajak ke negara. Tentu saja ini sangat disayangkan,” tutupnya.(kb)
