Beranda Regional Tak Mau Dites Urine, Tujuh ASN Karawang Dibidik

Tak Mau Dites Urine, Tujuh ASN Karawang Dibidik

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Kepala Bidang Kesejahteraan, Disiplin dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang, Abas Sudrajat, mengatakan ada 22 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Karawang yang belum melakukan tes urine.

Diterangkan Abas, ke-22 ASN tersebut, 7 diantaranya hingga hari ini belum melakukan tes urine dan belum ada klarifikasi sama sekali kepada BKPSDM. Sedangkan sisa lainnya atau 15 orang ASN pada saat dilakukan test urine memang ada yang dalam keadaan sakit, seperti stroke, diabet, baru mengalami operasi atau sedang dalam proses hukum.

Diungkapkan Abas, ke-7 orang ASN yang tidak mau melakukan tes urine tersebut, 5 orang dari UPTD Disdikpora dan 2 orang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

“Kita sebetulnya tidak tinggal diam begitu saja. Kami sudah melakukan teguran baik secara lisan maupun berkirim surat hingga berkali-kali akan tetapi sampai saat ini 7 pejabat struktural tersebut belum memberikan keterangan mengenai alasan mengapa mereka tidak mau dilakukan tes urine,”jelasnya.

Karena ke – 7 orang ini dinilai telah membandel, lanjut Abas, maka BKPSDM segera memberikan laporan langsung kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang sebagai pembina kepegawaian untuk memberikan arahan, langkah apa saja yang harus ditempuh oleh BKPSDM sebagai tindaklanjut.

“Intinya, kami masih menunggu, arahan pimpinan seperti apa, karena kami sudah berupaya mengingatkan mereka baik lisan maupun tulisan,”ujarnya.

Ketika disinggung terkait sanksi, Abas menyebutkan, jika pimpinan dalam hal ini Bupati dan Sekda memberikan arahan untuk pemberian sanksi maka ASN tersebut akan terkena sanksi sedang dan berat.

Sanksi sedang dengan menurunkan jabatannya selama 1 tahun dan sanksi berat bisa sampai kepada pencopotan jabatan, dan jika terbukti kedapatan mengkonsumsi Narkoba maka BKPSDM akan menyerahkan kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti.

“Tapi kami masih menunggu arahan pimpinan ya, apakah akan dilakukan tes urine kembali atau langsung dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat, hingga menetapkan sanksi,”imbuhnya saat ditemui Koran Berita di ruang kerjanya, Rabu (24/1/2018).

Abas menuturkan, tes urine untuk pejabat struktural ini sendiri merupakan arahan Bupati Karawang langsung untuk lebih mendisiplinkan para ASN di Kabupaten Karawang agar terhindar dari Narkoba. Dengan dasar PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Seperti diketahui, Pada bulan November 2017 lalu, ASN Kabupaten Karawang telah melakukan tes urine yang dibagi menjadi dua gelombang.

Gelombang pertama dilakukan pada 15 November 2017, dengan jumlah peserta tes urine 162 pejabat struktural di tingkatan eselon III, dan 779 pejabat struktural eselon IV.

Untuk gelombang kedua, digelar pada 29 November 2017, dengan peserta eselon II sebanyak 29 orang, eselon III sebanyak 36 orang, serta eselon IV sebanyak 68 orang. Dengan hasil tes urine secara umum pejabat struktural negatif narkoba.

Dan 8 orang yang sebelumnya dinyatakan positif narkoba, sampai saat ini tidak terbukti. Karena hanya positif menggunakan zat-zat adiktif, pengaruh obat-obatan rumah sakit.

“Mereka bisa membuktikan obat-obatan rumah sakit yang mereka konsumsi,”Abas kembali menjelaskan.

Abas juga menegaskan, selama ini BKPSDM sudah sering mengingatkan kepada masing-masing SKPD. Apabila ada yang pegawainya yang dicurigai menggunakan Narkoba, maka harus segera dilakukan pemeriksaan. (cr2/ds)

Artikel sebelumnyaDewan PDIP Minta Pemerintah Batalkan Impor Beras
Artikel selanjutnyaBULOG SUBANG PASOK DAERAH LAIN