Beranda Regional Tangani Perusahaan Tak Patuh, 4 Area BPJamsostek Lakukan Monitoring dan Evaluasi

Tangani Perusahaan Tak Patuh, 4 Area BPJamsostek Lakukan Monitoring dan Evaluasi

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJamsostek) menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi antara BPJamsostek di 4 area (Bekasi, Cikarang, Karawang serta Purwakarta & Subang) dan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat yang bertema bertema “Sinergi Peningkatan Kepatuhan Penyelenggaraan Program Jamsostek” bertempat di Hotel Antero Jababeka, pada tanggal 6 November 2019.

 

Kegiatan ini dihadiri oleh Bukti Nainggolan, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan serta 72 orang Pengawas lainnya, diantaranya dari Cikarang 32 Pengawas, Karawang 11 Pengawas, Bekasi 12 Pengawas dan dari wilayah Purwakarta & Subang sebanyak 14 Pengawas.

Adapun bahasan utamanya terkait dengan perusahaan yang tidak patuh, antara lain yang daftar sebagian tenaga kerjanya, upah yang belum sesuai peraturan yang berlaku dan pendaftaran sebagian program BPJamsosteknya.

Novias Dewo Santoso, Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Karawang menjelaskan bahwa potensi penerimaan dari perusahaan yang tidak patuh tahun ini totalnya Rp4.163.237.405 di 4 area, sedangkan untuk Karawang sendiri adalah sebesar Rp620.729.654.

“Perusahaan yang tidak patuh yang telah diserahkan ke UPTD Pengawas tahun ini lebih dari Rp4,1 milyar, khusus Karawang itu ada Rp620 jutaan, itu dari 121 perusahaan yang daftar sebagian tenaga kerjanya, upah yang belum sesuai peraturan yang berlaku dan pendaftaran sebagian program BPJamsosteknya.” Kata Novias Dewo.

“Dengan dilaksanakan program kerja terkait Pemberi Kerja/Badan Usaha yang belum patuh program jaminan sosial tenaga kerja akan dilaksanakan pemeriksaan lanjutan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah II.” terang Novias Dewo.

Novias Dewo juga menjelaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah hak dari pekerja, dan meringankan beban dari Badan Usaha dengan melimpahkan risiko tenaga kerja ke BPJamsostek.

“Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan hak bagi setiap pekerja dan Badan Usaha dengan memberikan haknya tersebut, Badan Usaha dapat fokus dalam membesarkan usahanya, karena risiko tenaga kerja telah dilimpahkan ke BPJamsostek,” tutup Novias Dewo.(rls/kb)